Oleh Li Hsien-chi | 2025-12-26

Presiden AS Donald Trump mengesahkan Undang-Undang Implementasi Jaminan untuk Taiwan pada 2 Desember, undang-undang pertama terkait Taiwan di periode kedua kepemimpinannya. Langkah ini secara luas dipandang sebagai upaya untuk memperkuat landasan hukum dan menormalisasi hubungan AS-Taiwan.

Sering digambarkan sebagai versi yang diperkuat dari Undang-Undang Jaminan untuk Taiwan (Taiwan Assurance Act) 2020, undang-undang ini mengarahkan Departemen Luar Negeri AS untuk meninjau dan menyesuaikan kebijakan yang mengatur interaksi dengan Taipei. Departemen itu diwajibkan secara rutin memetakan dan melonggarkan pembatasan internal atas keterlibatan resmi, serta melaporkan usulan peningkatan kebijakan kepada Kongres.

Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak pernah mengesampingkan kemungkinan untuk merebutnya dengan kekuatan militer.

Mandat pelaksanaan

Inti dari undang-undang ini adalah kewajiban bagi Departemen Luar Negeri AS untuk meninjau secara menyeluruh pedoman kontak terkait Taiwan setidaknya setiap lima tahun, dengan hasil peninjauan dilaporkan kepada Kongres dalam waktu 90 hari. Selain itu, departemen diminta menyiapkan langkah khusus guna melonggarkan pembatasan kunjungan resmi dua arah serta kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan.

RUU tersebut diperkenalkan di Kongres oleh Rep. Ann Wagner, yang dalam pernyataannya menegaskan, "AS mendukung Taiwan, dan kami tidak akan membiarkan Tiongkok menambah ketidakstabilan dunia."

Wagner menggambarkan undang-undang itu sebagai "langkah signifikan dalam dukungan penuh kami bagi Taiwan" dalam menghadapi tekanan dari Partai Komunis Tiongkok.

Lai Ching-te, Presiden Taiwan, memuji Trump di X dan menyatakan harapan untuk mempererat kerja sama lintas sektor demi keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung menilai undang-undang tersebut sebagai "kemajuan signifikan" dalam proses "normalisasi" hubungan Taiwan-AS.

Tiongkok menyampaikan protesnya

Beijing menyampaikan penolakan keras. "Isu Taiwan ... adalah garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan Tiongkok-AS," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian.

Ia mendesak Washington untuk "berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada kekuatan separatis 'kemerdekaan Taiwan'."

Sejak tahun 1979, ketika Washington memindahkan pengakuan diplomatik dari Taipei ke Beijing, interaksi antara AS dan Taiwan berada di bawah pembatasan tidak tertulis yang dimaksudkan untuk menghindari gesekan diplomatik dengan Tiongkok.

Pada tahun 2015, upacara pengibaran bendera di kediaman kantor perwakilan Taiwan di Washington memicu protes dari Beijing. Juru bicara kantor AS yang setara di Taipei meminta Taiwan untuk memastikan "hal-hal semacam ini tidak terulang kembali."

Keterbukaan yang meluas secara perlahan

Meski demikian, sejumlah RUU AS berikutnya, seperti Undang-Undang Perjalanan ke Taiwan (Taiwan Travel Act) dan Undang-Undang Jaminan untuk Taiwan 2020, membuka jalan bagi revisi pedoman kontak pada tahun 2021 yang dirancang untuk "meningkatkan keterlibatan pemerintah AS dengan Taiwan."

Perubahan ini membuat hubungan diplomatik dan militer yang sebelumnya tersembunyi menjadi lebih transparan. Duta Taiwan Hsiao Bi-khim hadir pada pelantikan presiden AS 2021, sementara Presiden Tsai Ing-wen memastikan pasukan AS melakukan latihan gabungan di Taiwan pada tahun yang sama. Hsiao menenpati posisi wakil presiden pada tahun 2024.

Memfasilitasi perubahan dari sikap diam Washington terkait interaksi AS–Taiwan, Undang-Undang Implementasi Jaminan untuk Taiwan menetapkan secara resmi proses peninjauan dan pelonggaran aturan. RUU ini memberikan kerangka yang lebih jelas untuk menghapus pembatasan lama yang selama ini membatasi interaksi resmi AS–Taiwan.

Signifikansi waktu

Sebelumnya, kebijakan AS terkait Taiwan terutama bergantung pada pedoman internal, ujar Chen Fang-yu, profesor madya ilmu politik di Soochow University, Taiwan, kepada BBC News Chinese. Ia menambahkan undang-undang baru ini menegaskan komitmen Washington dengan menetapkan persyaratan pelaksanaan dan tanggung jawab hukum.

Chen menyatakan, "RUU ini bisa dianggap sebagai versi yang ditingkatkan dari Undang-Undang Jaminan untuk Taiwan 2020," dan menambahkan undang-undang ini menunjukkan keinginan Kongres untuk menetapkan pengawasan dan evaluasi rutin pada kebijakan AS terhadap Taiwan.

Analis menilai waktu pengesahan RUU ini memiliki arti politik yang signifikan. Menurut Ryan Fedasiuk, peneliti di American Enterprise Institute, yang diwawancarai oleh Central News Agency Taiwan, Trump menandatangani RUU tersebut segera setelah percakapan telepon dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan ia menekankan penentuan waktunya lebih menentukan dibandingkan substansi RUU tersebut.

RUU ini "memberi kepastian," kata Fedasiuk, mengacu pada "kekhawatiran Taiwan akan menjadi alat tawar dalam negosiasi AS-Tiongkok." Ia menambahkan kewajiban peninjauan lima tahunan dalam undang-undang ini membatasi kemampuan Gedung Putih untuk "secara diam-diam membatasi" keterlibatan AS dengan Taiwan, serta memungkinkan hubungan berkembang secara mandiri, bukan tergantung pada dinamika AS-Tiongkok.