Oleh Shirin Bhandari | 2026-01-28

Filipina dan Jepang telah menandatangani pakta logistik yang memungkinkan militer kedua negara saling memasok saat latihan dan operasi bersama. Peningkatan kerja sama dua sekutu AS ini berlangsung di tengah berlanjutnya ketegangan maritim dengan Tiongkok.

Tiongkok terlibat dalam sengketa wilayah maritim dan kepemilikan pulau dengan Filipina dan Jepang, serta sejumlah negara lainnya di kawasan Indo-Pasifik.

Menlu Filipina Ma. Theresa Lazaro dan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi menandatangani Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA) di Metro Manila pada 15 Januari

Koordinasi logistik militer

Penandatanganan kesepakatan itu bertepatan dengan peringatan 70 tahun normalisasi hubungan diplomatik Manila–Tokyo. Perjanjian tersebut menetapkan mekanisme dukungan timbal balik, mulai dari bahan bakar dan makanan hingga amunisi dan perlengkapan lain, termasuk pembebasan pajak atas item tertentu, dalam kegiatan bersama militer kedua negara.

Jepang menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat koordinasi dengan Manila di jalur perairan strategis.

"Filipina berada di jalur laut penting, termasuk Laut Tiongkok Selatan dan Selat Luzon, serta memainkan peran penting dalam keamanan kawasan. Selain itu, Jepang juga terus memperkuat hubungan dengan Filipina sebagai mitra strategis untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka," kata Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah pernyataan.

Kesepakatan ini "menunjukkan kerja sama yang semakin erat antara Filipina dan Jepang melalui Kemitraan Strategis yang Diperkuat, sekaligus mendukung kolaborasi di bidang-bidang prioritas lainnya," ujar Lazaro.

Lazaro mengatakan kemitraan ini berakar dari kesamaan prinsip, dengan menyatakan, "Kami sama-sama mengakui pentingnya menegakkan supremasi hukum, termasuk kebebasan pelayaran dan penerbangan, khususnya di Laut Tiongkok Selatan," demikian laporan Associated Press.

Selain kesiapan tempur, para pejabat menekankan ACSA juga bermanfaat untuk misi kemanusiaan. Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan respons gabungan terhadap bencana alam serta mendukung partisipasi dalam operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ACSA melengkapi Reciprocal Access Agreement (RAA) yang ditandatangani kedua negara pada 2024, yang mengizinkan pengerahan pasukan di wilayah pihak lain untuk latihan skala besar.

RAA mulai berlaku September lalu, memperluas kerangka hukum untuk latihan yang kini akan didukung ACSA untuk logistik dan layanan. Meskipun ACSA memerlukan ratifikasi dari legislatif Jepang, Manila dapat memberlakukannya tanpa persetujuan Senat, menurut laporan media Filipina.

Bantuan angkatan laut dan telekomunikasi

Sementara itu, Jepang mengumumkan pendanaan sebesar 900 juta yen (US$5,6 juta) melalui Official Security Assistance (OSA) untuk memodernisasi militer Filipina. Proyek infrastruktur OSA pertama ini mencakup pembangunan rampa dan rumah kapal untuk angkatan laut Filipina.

Pendanaan ini menyusul pengiriman sistem radar pantai ke Manila melalui program yang sama. "Peningkatan kapasitas pengawasan dan keamanan maritim sangat penting bagi Filipina," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Jepang, Kitamura Toshihiro.

Secara terpisah, kedua pihak menandatangani hibah Program Pembangunan Ekonomi dan Sosial senilai 1,63 miliar yen (US$10,3 juta) untuk menyediakan peralatan komunikasi nirkabel bagi provinsi Basilan, Sulu, dan Tawi-Tawi. Infrastruktur di wilayah Mindanao ini secara historis tertinggal akibat kondisi keamanan dan geografis.

Proyek ini dirancang untuk menutup kesenjangan digital dengan menghadirkan perangkat transmisi radio gelombang mikro di sekolah, rumah sakit, dan fasilitas pemerintahan.

Konflik dengan Tiongkok

Kesepakatan ini muncul di tengah ketegangan yang terus berlanjut antara Filipina dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok mengklaim sebagian besar perairan tersebut dan memperluas kehadiran penjaga pantai serta angkatan lautnya.

Putusan pengadilan internasional pada 2016 menolak dasar hukum klaim kedaulatan Tiongkok yang luas, meskipun Beijing menolak keputusan tersebut. Jepang menghadapi gesekan serupa dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Timur, tempat Beijing secara rutin mengerahkan kapal-kapal di sekitar pulau-pulau yang dikuasai Jepang.

Untuk memperkuat kemitraan yang berkembang ini, pejabat Jepang dan Filipina menegosiasikan kesepakatan baru guna melindungi intelijen militer bersama, menurut laporan Associated Press.