Oleh Jia Feimao | 2026-01-30

Aksi gangguan Tiongkok terhadap pasukan Taiwan terus berlanjut pada bulan Januari di perairan dekat daratan Tiongkok.

Sepanjang bulan tersebut, Penjaga Pantai Tiongkok (CCG) terus memperluas operasi “zona abu-abu” di sekitar Kepulauan Kinmen yang dikuasai Taiwan. CCG berulang kali melakukan penyusupan ke perairan terlarang untuk menguji respons aparat kelautan Taiwan serta menantang tatanan yurisdiksi yang berlaku.

Operasi zona abu-abu tidak mencapai tingkat peperangan, tetapi bertujuan melelahkan sistem pertahanan sebuah negara.

Pada bulan Januari, tercatat empat insiden penyusupan yang masing-masing melibatkan empat kapal CCG dalam formasi dua kapal. Otoritas Taiwan menyebutkan, Penjaga Pantai Taiwan melakukan pemantauan paralel satu lawan satu dan memaksa flotila tersebut keluar dari perairan terlarang.

Insiden Januari melanjutkan pola gangguan intensif oleh Penjaga Pantai Tiongkok di sekitar Kinmen sejak akhir 2025, yang menurut Penjaga Pantai Taiwan, disebut sebagai “patroli penegakan hukum,” tetapi sebenarnya merupakan gangguan rutin, bukan kejadian tunggal.

Menurut Taiwan Security Monitor di George Mason University, terdapat 37 konfrontasi penegakan hukum maritim lintas selat sepanjang 2025, mayoritas di perairan Kinmen, termasuk sembilan insiden di tengah cuaca buruk. Hal ini menandakan Beijing tidak menahan diri meski menghadapi risiko cuaca atau operasional.

Kinmen, sekumpulan pulau yang telah dikuasai Taiwan sejak 1949, terletak sekitar 2 km dari daratan Tiongkok di titik terdekatnya dan sekitar 200 km dari pulau utama Taiwan. Taiwan menetapkan perairan sekitarnya sebagai zona “terlarang” atau “terbatas,” yang menjadi dasar hukum bagi penegakan hukum maritim dan klaim kedaulatannya.

Tiongkok yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya menolak keberadaan zona “terlarang” atau “terbatas” Taiwan, dan menegaskan perairan di sekitar Kinmen merupakan “daerah penangkapan ikan tradisional” Tiongkok.

Memaksa Tiongkok mundur

Menanggapi provokasi CCG, Penjaga Pantai Taiwan menerapkan strategi pemantauan paralel satu lawan satu. Taktik ini mencakup manuver mendekat, menciptakan gelombang, dan penggunaan “tekanan haluan” untuk mencegah penyusupan lebih lanjut.

Meskipun kapal-kapal tersebut dilengkapi meriam air dan senapan mesin 20 mm, personel Penjaga Pantai berupaya sebaik mungkin untuk menghindari bentrokan yang bisa menimbulkan “konsekuensi yang tak terbayangkan."

Jumlah dan tonase kapal Penjaga Pantai Tiongkok jauh melampaui kapal Penjaga Pantai Taiwan.

"Tiongkok sedang menguji kesiapan Taiwan menanggung risiko eskalasi," ujar Hung Pu-chao, Wakil Direktur Eksekutif Center for Mainland China and Regional Development Research, Tunghai University, kepada Focus.

Dalih penegakan hukum

Hung menyatakan, tujuan Tiongkok bukan mengubah klaim kedaulatan secara langsung, tetapi membiasakan semua pihak mengikuti aturannya. Mereka juga ingin dunia internasional dan publik lokal meyakini perairan sekitar Kinmen adalah milik Tiongkok .

Keputusan Tiongkok untuk sengaja menempatkan kapal CCG, bukan kapal angkatan laut biasa, di garis depan operasi, menunjukkan strategi yang disengaja dan terencana.

"Dengan menempatkan kapal penjaga pantai yang mewakili pemerintah Tiongkok dan beroperasi atas nama penegakan hukum, Beijing menekankan pemeliharaan ketertiban internal, bukan aksi militer eksternal," kata Hung. "Hal ini menurunkan ambang batas hukum dan politik untuk terjadinya konflik."

Apabila Penjaga Pantai Taiwan mengambil tindakan balasan yang berlebihan, Tiongkok bisa membingkai insiden itu sebagai urusan penegakan hukum, bukan militer, sehingga melemahkan legitimasi intervensi internasional.

Menggerakkan parameter

Chieh Chung, peneliti di Association of Strategic Foresight Taiwan, mengatakan dalam wawancara dengan Liberty Times pada 2025 bahwa Beijing kerap memanfaatkan sengketa politik besar atau insiden lintas selat tak terduga untuk menolak kesepakatan tersirat sebelumnya dan memperluas yurisdiksinya.

Pada Agustus 2022, Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, mengunjungi Taiwan, memicu kemarahan Beijing dan memicu “normalisasi” penyeberangan garis tengah Selat Taiwan oleh pesawat dan kapal angkatan laut Tentara Pembebasan Rakyat. Pada Februari 2024, dua nelayan Tiongkok meninggal setelah terjatuh ke laut saat dikejar Penjaga Pantai Taiwan. Kematian tersebut memberi CCG dalih untuk melakukan “patroli penegakan hukum” lintas batas setelahnya.

Melalui pendekatan bertahap seperti ini, Tiongkok secara konsisten mengikis kendali efektif Taiwan atas perairan dan menerapkan doktrin "perang hukum," kata Chieh, merujuk pada penyalahgunaan hukum internasional oleh Tiongkok untuk mendukung klaimnya atas Taiwan.

"Saat kapal-kapal pemerintah Tiongkok menjadi kehadiran yang paling konsisten dan sering dalam mengendalikan perairan ini dalam periode panjang, kesan yurisdiksi de facto secara bertahap terbentuk dalam kehidupan sehari-hari," kata Hung dari Tunghai University kepada Focus.

Tatanan sebelumnya secara diam-diam digantikan, dan protes Taiwan hanya menjadi formalitas belaka, tambahnya.

Pada 24 Januari, Menteri Dewan Urusan Daratan Taiwan, Chiu Chui-cheng, menyatakan gangguan berulang kapal CCG bersifat “permusuhan dan tidak bersahabat.” Ia mendesak Beijing untuk “merenung” dan menahan diri agar tidak merusak stabilitas lintas selat, menurut Central News Agency Taiwan.