Oleh AFP | 2026-02-09

TAIPEI -- Rencana ambisius Presiden Taiwan Lai Ching-te terkait anggaran pertahanan senilai $40 miliar terjebak dalam kebuntuan politik. Anggota parlemen dari kubu oposisi menolak untuk mempertimbangkan proposal tersebut tanpa adanya konsesi dari pemerintah, sebuah langkah yang memicu kritik dari Washington.

Dalam satu dekade terakhir, Taiwan telah menghabiskan puluhan miliar dolar AS untuk memodernisasi militernya. Namun, pulau itu kini berada di bawah tekanan kuat Amerika Serikat untuk berbuat lebih banyak guna melindungi diri dari meningkatnya ancaman Tiongkok. Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk aneksasi.

Lai, yang partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP), kehilangan mayoritas kursi parlemen dalam pemilu yang mengantarkannya ke kursi presiden pada 2024, telah berjanji untuk meningkatkan belanja pertahanan menjadi lebih dari 3% dari PDB tahun ini.

Namun, perpecahan tajam antara DPP dan partai-partai oposisi yang memegang kursi terbanyak di parlemen mengakibatkan proposal pemerintah tersebut diblokir sebanyak 10 kali sejak awal Desember.

"Kita harus terus memperkuat pertahanan nasional," tegas Lai pada 5 Februari, sembari kembali mendesak oposisi untuk meninjau anggaran khusus pertahanan pemerintah senilai US$40 miliar serta anggaran umum 2026 yang juga masih tertahan di parlemen.

Rencana tambahan belanja pertahanan itu diumumkan pada November, di tengah upaya Taiwan menangkal potensi invasi Tiongkok.

Kekhawatiran terhadap tahun 2027

Lai menyatakan bahwa militer menginginkan tingkat kesiapan tempur gabungan yang "tinggi" terhadap Tiongkok pada tahun 2027—tahun yang sebelumnya disebut oleh para pejabat AS sebagai lini masa potensial serangan Tiongkok ke pulau tersebut.

Dana tersebut direncanakan untuk dialokasikan selama delapan tahun guna membiayai pembelian senjata baru dari Amerika Serikat—termasuk sebagian dari pembelian senilai $11 miliar yang diumumkan pada bulan Desember—serta meningkatkan kemampuan Taiwan dalam menjalankan perang asimetris.

Taiwan juga menyatakan ingin mengembangkan apa yang disebut sebagai "T-Dome"—sistem pertahanan udara berlapis—serta membeli rudal serang presisi jarak jauh, sistem penangkal drone, dan rudal anti-balistik.

Partai oposisi Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) menegaskan mereka mendukung penguatan pertahanan Taiwan, namun mengaku frustrasi dengan keterlambatan pengiriman senjata dari AS, termasuk 66 jet tempur F-16V.

Mereka menuntut rincian lebih lanjut dari pemerintah terkait rencana pembelian tersebut dan meminta Lai untuk hadir di parlemen untuk menjawab pertanyaan para legislator, sebuah permintaan yang ditolak Lai.

"Meskipun anggaran pertahanan multi-tahun dapat mendukung kesinambungan strategis, anggaran tersebut harus disertai dengan perencanaan yang matang, alokasi yang jelas, dan pengawasan yang efektif untuk mencegah pemborosan serta inefisiensi," demikian pernyataan KMT, yang mendorong hubungan lebih dekat dengan Beijing.

'Meningkatnya ancaman Tiongkok'

Pada 30 Januari—sehari sebelum reses parlemen dimulai—TPP berhasil mengajukan versi RUU pertahanan yang dipangkas untuk ditinjau, dengan alokasi $12,6 miliar untuk pembelian militer.

Anggota parlemen KMT, Huang Jen, mengatakan kepada AFP bahwa partainya sedang menyusun rencana sendiri untuk memisahkan hingga $28,4 miliar dari proposal pemerintah dan mengalokasikannya khusus untuk pengadaan senjata AS.

Lai memperingatkan bahwa pemblokiran berkelanjutan terhadap rencana pemerintah dan penyetujuan versi TPP akan "memperlambat peningkatan kapabilitas pertahanan dan dapat menyebabkan komunitas internasional salah memahami tekad Taiwan dalam mempertahankan diri."

Tiongkok, dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan, dengan mengerahkan kapal perang dan jet tempur di sekitar pulau itu hampir setiap hari, serta melancarkan enam putaran latihan militer berskala besar sejak 2022, yang terbaru pada Desember.

Kebuntuan politik ini mulai memicu rasa frustrasi di Washington, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap rencana pertahanan Lai dan melobi partai-partai oposisi agar ikut mendukung.

"Saya kecewa melihat partai-partai oposisi di parlemen Taiwan memangkas anggaran pertahanan Presiden Lai secara drastis," tulis Senator Partai Republik AS Roger Wicker di X pada 2 Februari.

Tanpa kompromi

Sejumlah pengamat khawatir kebuntuan anggaran ini bisa berlanjut selama berbulan-bulan, bahkan melampaui pemilihan distrik pada November, kecuali KMT mulai merasakan tekanan domestik.

"Untuk saat ini, KMT merasa bebas melakukan strategi yang mereka terapkan selama 18 bulan terakhir tanpa konsekuensi," ujar seorang diplomat di Taipei kepada AFP dengan syarat anonim.

Taiwan dikenal dengan kehidupan politiknya yang gaduh, namun para pengamat lama mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat situasi sekacau ini.

“Masalahnya bukan William Lai tidak mau berkompromi; tetapi memang tidak ada yang benar-benar ingin berkompromi,” ujar Lev Nachman, profesor ilmu politik di Universitas Nasional Taiwan, kepada wartawan, menggunakan nama Inggris Lai.

Namun Wakil Menteri Luar Negeri Chen Ming-chi mengatakan ia “sedikit cenderung optimistis” bahwa oposisi pada akhirnya akan melunak.

"Kami berharap pada sesi (parlemen) baru akan ada lebih banyak peluang untuk bekerja sama," ujar Chen kepada AFP pada 5 Februari.