Keamanan

Filipina dan Prancis menandatangani perjanjian untuk memperkuat kerja sama militernya

Pasukan Filipina dan Prancis akan diizinkan menggelar latihan militer di wilayah satu sama lain apabila parlemen kedua negara meratifikasi perjanjian tersebut.

Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. (kiri) dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Catherine Vautrin tampak bersama di Paris pada 26 Maret, tempat kedua negara menandatangani Perjanjian Status Pasukan Tamu, yang merupakan perjanjian pertama Manila dengan mitra Eropa. [Kementerian Pertahanan Nasional Filipina]
Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. (kiri) dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Catherine Vautrin tampak bersama di Paris pada 26 Maret, tempat kedua negara menandatangani Perjanjian Status Pasukan Tamu, yang merupakan perjanjian pertama Manila dengan mitra Eropa. [Kementerian Pertahanan Nasional Filipina]

Oleh Focus dan AFP |

Filipina dan Prancis telah menandatangani perjanjian yang memungkinkan pasukan kedua negara untuk menggelar latihan bersama di wilayah satu sama lain, demikian disampaikan Manila pada 27 Maret, seiring upaya memperluas kerja sama pertahanan dengan mitra yang sehaluan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Beijing di Laut Tiongkok Selatan.

Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Catherine Vautrin menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 26 Maret di Paris.

“SOVFA [Status of Visiting Forces Agreement/Perjanjian Status Pasukan Tamu] akan berfungsi sebagai dokumen utama untuk memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama pertahanan antara angkatan bersenjata Filipina dan Prancis di wilayah masing-masing negara,” kata Kementerian Pertahanan Nasional (Department of National Defense/DND) Filipina dalam sebuah pernyataan.

Konfrontasi yang sering terjadi di laut

Perjanjian tersebut tercapai di tengah ketegangan antara Filipina dan Tiongkok—yang jauh lebih besar—terkait wilayah maritim.

Manila dan Beijing telah sering terlibat dalam konfrontasi di Laut Tiongkok Selatan, jalur perairan strategis yang dilalui perdagangan senilai lebih dari $3 triliun setiap tahunnya. Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah laut tersebut meskipun ada putusan internasional pada tahun 2016 yang menyatakan klaimnya tidak memiliki dasar hukum.

Manila dan Paris menegaskan kembali dukungannya terhadap tatanan internasional yang berbasis aturan dan menyerukan “penyelesaian sengketa secara damai,” sekaligus menekankan perlunya memperkuat ketahanan rantai pasokan selama masa krisis.

Mereka juga menegaskan kembali komitmen terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan putusan arbitrase yang menolak klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut Tiongkok Selatan.

DND Filipina menyatakan perjanjian tersebut akan memberikan “tingkat perlindungan hukum yang memadai” bagi kegiatan bersama antara kedua angkatan bersenjata.

Pembicaraan mengenai perjanjian tersebut berakhir dalam waktu kurang dari setahun setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. memberikan persetujuannya, dan Teodoro menyebutnya sebagai hasil dari “kepercayaan dan keyakinan yang telah terjalin selama bertahun-tahun” serta tujuan bersama antara kedua negara.

“Kami memiliki nilai-nilai, tujuan, dan visi yang sama, baik untuk masa depan kami maupun bagi generasi saat ini. Oleh karena itu, ini merupakan bagian dari tanggung jawab dalam beberapa hal, yaitu untuk meningkatkan kemampuan pertahanan kami, baik secara individu maupun kolektif,” kata Teodoro.

Mencari sekutu di luar kawasan

Jika disetujui oleh kedua lembaga legislatif, SOVFA yang baru akan menjadi kerangka kerja utama bagi perluasan kerja sama keamanan antara angkatan bersenjata Filipina dan Prancis.

Teodoro menggambarkan SOVFA sebagai cerminan dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat kerja sama pertahanan lintas kawasan. Menurutnya, kerja sama tersebut tidak harus berupa pengerahan pasukan bersama. Sebaliknya, ia menyatakan, “kedua negara—bahkan jika bekerja secara terpisah di area yang menjadi kekuatan dan pengaruh masing-masing—tetap mengarah pada tujuan dan kepentingan bersamaa.”

Filipina telah menandatangani perjanjian serupa dengan Jepang, Kanada, dan Selandia Baru selama dua tahun terakhir dalam upayanya memperkuat hubungan keamanan di luar aliansi perjanjiannya dengan Amerika Serikat. Prancis adalah negara Eropa pertama yang menandatangani perjanjian semacam itu dengan Manila.

Prancis secara bertahap telah memperluas kehadiran militernya di kawasan tersebut. Angkatan Laut Prancis telah ikut serta dalam latihan bersama di Laut Tiongkok Selatan bersama pasukan Filipina dan Amerika Serikat, sementara kapal induk Charles de Gaulle melakukan kunjungan pelabuhan pertamanya ke Teluk Subic pada Februari 2025.

Kedua pemerintah menekankan peningkatan kerja sama pertahanan berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada Desember 2023, yang mencakup dialog rutin Prancis-Filipina, kunjungan delegasi, program pertukaran pendidikan, kunjungan pelabuhan, singgah udara, serta kegiatan latihan angkatan laut dan penanggulangan bencana.

Kedua belah pihak mengakui “perkembangan positif dalam kerja sama tersebut,” kata DND. Teodoro dan Vautrin menegaskan kembali komitmen mereka untuk membangun kemitraan yang lebih kuat.

Apakah Anda menyukai artikel ini?

Policy Link