Oleh Focus | 2026-07-15

Penolakan cepat Manila terhadap klaim teritorial dalam sebuah simposium Tiongkok atas Provinsi Batanes memicu perdebatan lebih luas di kalangan analis keamanan maritim mengenai apakah Beijing tengah membuka medan hukum baru dalam upayanya memperluas pengaruh di perairan timur Taiwan.

Klaim tersebut berasal dari simposium yang diselenggarakan pada 30 Juni di Universitas Jinan di Guangzhou, Provinsi Guangdong, Tiongkok, di mana para peserta menyimpulkan Kepulauan Batan merupakan "perpanjangan geografis alami" dari Taiwan dan karena itu merupakan bagian dari Tiongkok.

Ju Hailong, Dekan Fakultas Studi Internasional di universitas tersebut, mengatakan kepulauan itu berada di luar batas yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris 1898 dan Perjanjian Manila 1946.

Menginginkan "seluruh Samudra Pasifik"

Manila tidak membuang waktu untuk memberikan tanggapan.

"Kedaulatan Filipina atas Batanes sudah final dan tidak dapat diperdebatkan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Filipina, Analyn Ratonel.

"Hal ini juga membenarkan apa yang selama ini kami katakan -- mereka memiliki rencana untuk menguasai seluruh Samudra Pasifik," kata Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr. di Pasay City. "Kami tahu tidak ada dasar untuk klaim ini. Ini lelucon belaka. Sangat tidak masuk akal."

"Klaim tersebut tidak memiliki dasar rasional dalam penelitian yang kredibel dan menunjukkan adanya itikad buruk yang jelas," kata Komisi Sejarah Nasional Filipina. Penasihat Keamanan Nasional Eduardo Oban Jr. memperingatkan pemerintah tidak dapat "mengabaikan bagaimana narasi palsu dapat terus disebarluaskan untuk menciptakan ketidakjelasan atas hal-hal yang sebenarnya sudah jelas."

'Saling terkait erat'

Simposium tersebut harus dilihat bersamaan dengan meningkatnya aktivitas Tiongkok di perairan timur Taiwan, kata para analis keamanan. "Hal ini tidak dapat dipisahkan dari apa yang sedang dilakukan Tiongkok di perairan tersebut," kata Ray Powell, Direktur Eksekutif proyek transparansi maritim SeaLight dari Stanford University. Kapal-kapal Penjaga Pantai Tiongkok mulai melakukan patroli terus-menerus di timur Taiwan dan melalui Selat Bashi pada awal Juni, beberapa minggu sebelum simposium tersebut diselenggarakan.

"Klaim kedaulatan baru ini dan patroli yang dibingkai sebagai penegasan kedaulatan itu saling terkait erat. Para akademisi sendiri menyatakannya dengan jelas," kata Powell.

Ia menggambarkan simposium tersebut sebagai bagian dari strategi hukum yang lebih luas, yang memanfaatkan argumen hukum dan sejarah secara strategis—bukan kekuatan angkatan laut—untuk membenarkan perluasan aktivitas Tiongkok di selat tersebut.

Kontroversi seperti ini dapat "meresap ke dalam wacana resmi" apabila mendapat sambutan dari sentimen nasionalis di dalam Tiongkok, tulis Collin Koh, peneliti senior di S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura, di platform X, meskipun ia meragukan kualitas akademik kajian tersebut.

Pendapat Tiongkok yang tidak berdasar

Para pakar hukum dan antropolog menolak pendapat akademik yang disampaikan dalam simposium tersebut. Versi sejarah kawasan yang dikemukakan Beijing kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan jika diuji berdasarkan hukum internasional, kata Jay Batongbacal, profesor di Fakultas Hukum, University of the Philippines, kepada Inquirer. Ia juga menegaskan Tiongkok sebelumnya tidak pernah mengajukan argumen tersebut di hadapan tribunal internasional.

Sekitar 10.000 penduduk Ivatan di Batanes memiliki kosakata serumpun, adat istiadat, dan bentuk tempat tinggal yang serupa dengan masyarakat Tao di Taiwan, kata Wang Yuanyuan, peneliti di Institut Nasional untuk Studi Laut Tiongkok Selatan, dalam simposium tersebut. Ia mengutip survei tahun 2023 yang menurutnya menunjukkan nenek moyang mereka bermigrasi dari Taiwan sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun yang lalu.

Dalam unggahan Facebook pada 12 Juli, antropolog budaya Filipina Nestor Castro mengatakan bahasa Ivatan dan bahasa Tao sama-sama termasuk dalam subkelompok Malayo-Polinesia Barat dari rumpun bahasa Austronesia, yang mencakup hampir semua bahasa yang digunakan di Filipina, tetapi tidak mencakup bahasa Tionghoa.

"Bahasa-bahasa yang digunakan di Tiongkok daratan bukanlah bahasa Austronesia," tulis Castro. Menurutnya, jika mengikuti logika Beijing sendiri, hubungan linguistik tersebut justru akan memberikan Filipina dasar klaim yang lebih kuat atas Pulau Orchid (pulau Taiwan di sebelah tenggara pulau utama Taiwan) dibandingkan dasar klaim Tiongkok atas Batanes.

Castro juga mempertanyakan kronologi migrasi tersebut. Menurutnya, masyarakat penutur bahasa Austronesia telah mencapai Taiwan sekitar 5.000 hingga 6.000 tahun lalu dan Filipina sekitar 4.200 hingga 5.000 tahun lalu, jauh sebelum Tiongkok muncul sebagai sebuah negara. "Apakah orang Austronesia adalah orang Tiongkok? Bukan!" tulisnya, seraya menambahkan masyarakat Tao di Lanyu mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Tao, bukan Han Tionghoa.

Kementerian Luar Negeri Beijing belum secara resmi mendukung kesimpulan simposium tersebut, dan baik laporan Universitas Jinan maupun pemberitaan media pemerintah setelahnya tidak menunjukkan adanya perubahan resmi dalam posisi Tiongkok mengenai Batanes.

Perselisihan ini muncul bersamaan dengan saat Filipina memperingati 10 tahun putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration/PCA) tahun 2016 mengenai Laut Tiongkok Selatan, serta tidak lama setelah Manila dan Tokyo mengumumkan rencana untuk merundingkan batas maritim mereka di perairan timur Taiwan. PCA membatalkan klaim Tiongkok atas lebih dari 80% wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Menurut para analis, peristiwa ini menunjukkan bagaimana narasi sejarah dan hukum dapat menjadi bagian dari persaingan strategis yang lebih luas, bahkan tanpa adanya perubahan resmi dalam kebijakan Beijing.