Oleh Wu Qiaoxi | 2026-07-16

Komite Senat AS menyetujui RUU pertahanan yang akan memperluas prakarsa keamanan yang tadinya khusus untuk Taiwan kini mencakup Filipina, mencerminkan upaya Washington untuk memperkuat pertahanan dan penangkalan regional di "untaian pulau pertama".

Untaian pulau pertama meliputi Jepang, Taiwan, dan Filipina.

Komite Angkatan Bersenjata Senat menyetujui RUU Otorisasi Pertahanan Nasional tahun fiskal 2027 pada 11 Juni. RUU tersebut akan mengubah nama Prakarsa Kerja Sama Keamanan Taiwan menjadi Prakarsa Kerja Sama Keamanan Untaian Pulau Pertama dan memperluas cakupannya. Jika disahkan, Filipina akan termasuk dalam cakupannya.

RUU itu akan meningkatkan bantuan keamanan yang diizinkan dari 1 miliar dolar menjadi 1,5 miliar dolar AS (yang akan dibagi antara Taiwan dan Filipina) untuk tahun fiskal 2027 dan memperpanjang prakarsa hingga 2032. RUU ini masih perlu direkonsiliasikan dengan DPR dan ditandatangani presiden AS sebelum berlaku.

Pengesahan itu akan menandai tahap terbaru pendanaan keamanan AS untuk Filipina, menyusul dana sebesar 2,5 miliar dolar AS (500 juta dolar per tahun selama lima tahun fiskal) yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Peningkatan Ketahanan Filipina pada Desember lalu, menurut USNI News.

Tiongkok menganggap Taiwan bagian wilayahnya dan memiliki banyak sengketa teritorial maritim dengan Filipina.

Tanggapan Taiwan

Wakil Menteri Pertahanan Taiwan, Hsu Szu-chien, mengatakan pada 17 Juni bahwa penyertaan Filipina dimaksudkan untuk memperluas kerja sama regional, bukan untuk menyingkirkan Taiwan atau mengecilkan perannya.

Keamanan Taiwan didukung oleh kedua partai di Kongres, termasuk anggaran bantuan senilai miliaran dolar, kata direktur American Institute in Taiwan, Raymond F. Greene, kepada United Daily News Taiwan dalam wawancara 23 Juni.

Amerika Serikat dan sekutu Indo-Pasifiknya sepakat bahwa langkah penangkalan diperlukan untuk menjaga stabilitas regional, kata Greene.

“Berdasarkan Strategi Keamanan Nasional AS, kita perlu bekerja sama dengan sekutu regional untuk mempertahankan status quo di seluruh untaian pulau pertama dan menangkal segala upaya untuk merebut Taiwan dengan kekerasan,” katanya. “Amerika Serikat mengerahkan kemampuan pertahanan terbarunya ke Indo-Pasifik dan mempererat kerja sama dengan para sekutu.”

Persediaan pasokan cadangan

RUU itu memerintahkan pengadaan persediaan perang untuk Taiwan. Meskipun Washington belum mengungkapkan perincian pelaksanaannya, program ini diperkirakan akan mirip dengan pengaturan untuk Israel dan Korea Selatan.

Program pasokan cadangan perang dimaksudkan untuk menopang pasukan sekutu sampai produksi lokal dan pasokan dari luar dapat memenuhi kebutuhan perang, tulis USNI News, mengutip Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS.

Persediaan yang ada berupa amunisi, kendaraan militer, dan perbekalan medis senilai miliaran dolar untuk digunakan oleh pasukan negara tuan rumah, sekutu, dan Amerika Serikat selama krisis.

Menurut USNI News, proposal itu mencerminkan kekhawatiran soal volume persenjataan yang dibutuhkan dalam konflik dengan Tiongkok serta kesulitan pengiriman perbekalan pasukan di wilayah Indo-Pasifik yang luas.

"Ini penangkalan yang ampuh," kata Mark Montgomery, purnawirawan laksamana muda AS dan anggota senior di Foundation for Defense of Democracies, kepada Central News Agency Taiwan.

Dia mengatakan hal itu memberi sinyal kepada Tiongkok bahwa Taiwan dapat menggunakan perlengkapan cadangan AS, selain senjata miliknya sendiri, untuk melawan invasi.

"Yang terpenting adalah bahwa semua perbekalan dan amunisi yang ingin kita kirim ke Taiwan sudah tersimpan di sana," kata Montgomery.

Tiongkok sering melakukan latihan yang melibatkan operasi blokade dan penyangkalan laut, dan persediaan AS yang ditempatkan di garis depan akan membantu Taiwan menopang pertahanannya lebih lama, kata Lin Ying-yu, lektor kepala di Graduate Institute of International Affairs and Strategic Studies di Tamkang University.

Pertahanan regional

RUU itu memerintahkan Pentagon meninjau penundaan penjualan senjata ke Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Filipina, serta menilai dampak penundaan itu pada ketahanan pertahanan untaian pulau pertama.

Secara terpisah, RUU itu mewajibkan Pentagon mengembangkan strategi manajemen krisis Laut Tiongkok Selatan. Laut itu menjadi salah satu wilayah dengan paling banyak konflik di Pasifik barat selama dua dasawarsa terakhir.

Menurut USNI News, pasukan Tiongkok telah mengadopsi pendekatan yang semakin koersif di Laut Tiongkok Selatan sejak 2022. Ketegangan memuncak pada 2024 setelah konfrontasi di Beting Second Thomas dan Beting Sabina.

Tiongkok melakukan reklamasi dan membangun fasilitas di Beting Scarborough, yang memicu peningkatan pengerahan AL Filipina dan AS di daerah tersebut, bunyi laporan itu.

Berdasarkan Traktat Pertahanan Bersama tahun 1951, Amerika Serikat berkewajiban membantu Filipina jika tindakan Tiongkok mengakibatkan kematian warga sipil, pelaut, atau anggota militer Filipina.

Perubahan itu menunjukkan bahwa Washington secara bertahap mengintegrasikan Taiwan ke dalam strategi untaian pulau pertama yang lebih luas yang "akan mendorong kerja sama lebih dalam dan interoperabilitas penting" antara Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, dan Filipina, kata Rupert Hammond-Chambers, presiden US-Taiwan Business Council.