Oleh Wu Qiaoxi | 2025-02-21

Pengamat mengatakan bahwa perjanjian terbaru antara Kepulauan Cook dan Tiongkok dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi keamanan kawasan itu, bahkan membuka jalan untuk proyek penambangan laut dalam yang kontroversial.

Perdana Menteri Kepulauan Cook, Mark Brown, pada 10-14 Februari mengunjungi Tiongkok, menandatangani perjanjian "Rencana Aksi Bersama tentang Kemitraan Strategis Komprehensif" guna meningkatkan hubungan Tiongkok-Kepulauan Cook dan menerima hibah sebesar USD 4 juta dari Tiongkok.

Kesepakatan yang dibuat Kepulauan Cook tanpa konsultasi lebih dulu dengan Selandia Baru telah memicu " kekhawatiran serius" di Selandia Baru, menggoyahkan hubungan khusus yang telah lama terjalin antara kedua negara.

Sebagai pembelaan, Brown mendesak negaranya agar "berdiri di atas kaki sendiri", tidak bergantung pada "saudara tua" Selandia Baru.

Kepulauan Cook dulunya wilayah Selandia Baru, dan masih mempertahankan hubungan "asosiasi bebas" dengan Selandia Baru. Kepulauan itu memiliki otonomi untuk urusan dalam dan luar negeri, dan bergantung pada Selandia Baru dalam hal dukungan keuangan dan pertahanan.

Unjuk rasa mendukung asosiasi bebas dengan Selandia Baru terjadi di ibu kota Avarua pada 17 Februari. Sementara partai oposisi mengajukan mosi tidak percaya terhadap Brown. Pengambilan suaranya akan dilakukan setelah 25 Februari.

"Mengagetkan"

Secara historis, Kepulauan Cook selalu berkoordinasi dengan Selandia Baru dalam urusan internasional, terutama keputusan diplomatik dan keamanan.

Namun, pemerintahan Brown menandatangani perjanjian dengan Tiongkok secara langsung tanpa konsultasi terlebih dulu, mengejutkan Selandia Baru.

Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, menekankan pentingnya pembahasan masalah pertahanan dan keamanan secara transparan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Winston Peters mengakui bahwa dirinya "kaget" oleh perkembangan terkini.

Menurut laporan Washington Post, pejabat Selandia Baru menyatakan kekhawatirannya akan penambangan laut dalam, pembangunan pelabuhan, dan keamanan maritim. Hal itu dapat memengaruhi kerja sama keamanan antara Selandia Baru dan Kepulauan Cook.

Seorang pejabat bahkan memperingatkan bahwa militer Tiongkok mungkin menginfiltrasi kepentingan strategis Selandia Baru.

Pemerintah Kepulauan Cook sudah mengevaluasi ekstraksi nodul dasar laut yang kaya nikel, kobalt, dan logam lain, yang merupakan sumber daya penting bagi industri energi baru. Selama kunjungan tersebut, pemerintahan Brown membahas penambangan laut dalam dengan beberapa lembaga Tiongkok.

Nodul itu seukuran kentang dan mudah diekstraksi dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, kata pendukungnya.

Namun, kelompok lingkungan dan ilmuwan memperingatkan bahwa penambangan laut dalam dapat merusak ekosistem laut dan bahkan memperparah perubahan iklim. Beberapa negara telah menyerukan moratorium global atau melarang penambangan laut dalam guna mencegah dampak permanen pada lingkungan.

Pengaruh Tiongok

Setelah menandatangani perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon pada 2022, Tiongkok memperluas pengaruhnya secara cepat di Pasifik Selatan, menantang dominasi tradisional Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia.

Dukungan keuangan Tiongkok sudah lama menembus Kepulauan Cook.

Menurut lembaga pemikir Australia, Lowy Institute, antara 2008-2022 Kepulauan Cook menerima bantuan USD 112 juta dari Tiongkok. Jumlah terbesar kedua setelah USD 219 juta dari Selandia Baru.

Kini, dengan hibah tambahan USD 4 juta dari Tiongkok untuk Kepulauan Cook, hubungan Tiongkok-Kepulauan Cook semakin erat.

Dalam sebuah artikel untuk The Diplomat, ilmuwan politik Anne-Marie Brady dari University of Canterbury memperingatkan bahwa kesepakatan baru itu membawa implikasi yang signifikan bagi keamanan Pasifik, khususnya bagi Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Australia.

Dia menyebut peristiwa ini sebagai "sindrom katak rebus” bagi Selandia Baru, yang selama bertahun-tahun mendorong keterlibatan Tiongkok di kawasan itu.