Oleh Shirin Bhandari | 2025-10-03

Hubungan pertahanan Inggris dan Filipina selangkah lebih dekat. Kedua negara sepakat untuk memulai negosiasi soal Perjanjian Status Pasukan Kunjungan (SOVFA).

Perjanjian itu menandakan niat London untuk lebih terlibat di lanskap keamanan Indo-Pasifik di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, menurut media lokal.

Tiongkok mengklaim lebih dari 80% Laut Tiongkok Selatan dan menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri.

Dalam kunjungannya ke Manila pada 16 September, Wakil Menteri Pertahanan Inggris Lord Vernon Coaker menyampaikan surat dari Menteri Pertahanan Inggris John Healey kepada Menteri Pertahanan Filipina Gilberto C. Teodoro Jr., mengawali diskusi tentang SOVFA.

Kerja sama dengan London

Jika disahkan, perjanjian itu mengizinkan kehadiran sementara pasukan Inggris di Filipina saat kegiatan militer gabungan dan memperluas kerja sama pertahanan Inggris-Filipina.

Inggris akhir tahun ini akan bergabung dengan latihan gabungan multinasional Sama Sama untuk keempat kalinya.

"Itu dukungan paling nyata suatu negara terhadap klaim kami di Laut Filipina Barat," kata Teodoro tentang niat Inggris mengesahkan kerja sama pertahanan.

Pengumuman ini bertepatan dengan kunjungan kapal HMS Richmond ke Manila.

HMS Richmond adalah fregat yang mengikuti Operasi Highmast oleh Carrier Strike Group (CSG) Inggris selama delapan bulan di Indo-Pasifik. Grup tempur ini melibatkan 30 negara dalam latihan dan kunjungan kapal di seantero Asia dan sekitarnya.

"Pengerahan CSG Inggris ke Indo-Pasifik mencerminkan pentingnya kawasan itu bagi keamanan dan kemakmuran Inggris," ujar Coaker dalam kunjungannya ke Filipina.

"Inggris dan Filipina tidak pernah sedekat ini," kata Coaker di atas kapal HMS Richmond.

Langkah SOVFA selanjutnya adalah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengesahkan negosiasi formal.

Teodoro mencatat "banyak sinergi" dengan Inggris.

"Mereka juga bersedia menghubungkan domain maritim mereka dengan kawasan Indo-Pasifik," ujarnya kepada DPR Filipina.

"Dan kita berharap makin banyak mitra pasukan yang berkunjung, karena ini bentuk dukungan tertinggi bagi Putusan Arbitrase, bagi kedaulatan kita, bagi integritas dan kedaulatan wilayah kita, serta bagi nilai-nilai yang kita junjung," tambah Teodoro.

Menaikkan anggaran pertahanan

Sementara itu, Departemen Pertahanan Nasional mengusulkan anggaran 295,2 miliar PHP ($5,1 miliar) untuk 2026, dengan 95% dialokasikan kepada Angkatan Bersenjata Filipina.

Jika disetujui, persentase peningkatan terbesar akan diterima AL, naik 8,3 miliar PHP ($143 juta) atau 16,4% dari anggaran 51 miliar PHP ($880 juta) tahun ini.

AL akan menerima delapan fregat baru dan membutuhkan lebih banyak galangan kapal, kata Teodoro.

"Ketabahan Filipina, pada hakikatnya, dalam konteks pertahanan nasional, sangatlah penting. ... Semakin kecil negaranya, semakin kuat daya tangkalnya," ujar Teodoro kepada anggota Kadin AS di Filipina pada 17 September.

Tiongkok protes

Tiongkok berulang kali memperingatkan soal kehadiran militer asing di Laut Tiongkok Selatan, yang menurutnya meningkatkan ketegangan dan mengancam kedaulatan Tiongkok.

Angkatan laut dan udara Tiongkok mengawasi kapal perusak Higgins dari AS dan HMS Richmond saat melintasi Selat Taiwan, kata juru bicara Komando Palagan Timur Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) Tiongkok, Shi Yi, pada 12 September.

"Tindakan AS dan Inggris memberikan sinyal yang salah dan mengacaukan perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan," kata Shi.

Jet tempur Tiongkok melakukan manuver "serangan konstruktif" di dekat fregat Inggris dan menyimulasikan serangan tanpa tembakan, sementara kapal perang Tiongkok membuntuti saat grup itu, termasuk HMS Prince of Wales, melintasi Kepulauan Spratly, menurut Times of London.

Memperluas jaringan perjanjian

Manila menjalin jaringan perjanjian militer bilateral seiring upayanya menghadapi Tiongkok.

Filipina sudah memiliki perjanjian dengan Jepang, Australia, dan Selandia Baru dan berharap segera menandatangani perjanjian dengan Kanada.

Mei lalu, Korps Marinir AS mengerahkan sistem anti-kapal NMESIS yang disebut "pembunuh kapal" ke Luzon Utara dan Batanes, sekitar 140 km dari Taiwan.

Jika disahkan, SOVFA Inggris-Filipina menjadikan Inggris sebagai negara Eropa kedua, setelah Prancis, yang memiliki perjanjian semacam itu dengan negara kepulauan tersebut.

"Hubungan Inggris dengan Filipina kuat dan terus berkembang. Bersama-sama, kita dapat membantu membentuk Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera," ujar Coaker.