Oleh AFP | 2025-12-26

LASHIO, Myanmar — Pemilu yang dikelola militer Myanmar dicemooh di luar negeri dan dikecam di dalam negeri, tetapi negara tetangga Tiongkok justru muncul sebagai pendukung gigih pemilu yang menuai kecaman tersebut.

Pemantau internasional menilai pemilu yang dimulai pada 28 Desember itu sebagai sandiwara untuk mengemas ulang kekuasaan militer Myanmar sejak kudeta 2021, yang memicu perang saudara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa otoritas militer Myanmar maupun kelompok oposisi bersenjata sama-sama menggunakan kekerasan dan intimidasi. Kepala HAM PBB, Volker Türk, mengecam adanya “suasana ketakutan dan represi” yang menyelimuti proses pemilu tersebut.

Namun, peran perantara Beijing telah mewujudkan gencatan senjata penting dan penarikan pasukan oleh kelompok pemberontak, membalikkan arah konflik dan memperkuat posisi junta menjelang pemungutan suara yang berlangsung selama beberapa pekan.

Sebelumnya mendukung faksi oposisi, Tiongkok kini mengerahkan pengaruh politiknya untuk mendukung militer dan penyelenggaraan pemilu, seiring Beijing mengejar kepentingannya sendiri di Myanmar—bahkan hingga ikut memengaruhi penataan ulang kepemimpinan negara tersebut, menurut para analis.

“Rasanya seperti orang luar ikut campur dalam urusan keluarga kami,” keluh seorang warga Kota Lashio di wilayah utara, yang dulunya merupakan rampasan perang terbesar bagi pemberontak, tetapi telah dikembalikan ke tangan junta melalui intervensi Beijing pada April lalu.

“Saya ingin menyelesaikan urusan keluarga kami sendiri,” kata perempuan berusia 30 tahun itu, yang menolak disebutkan namanya demi alasan keamanan. “Saya tidak suka ada orang lain ikut campur.”

Beijing tidak akan membiarkan "negara runtuh"

Militer Myanmar membatalkan proses demokrasi hampir lima tahun lalu dengan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi atas tuduhan kecurangan yang diperdebatkan. Setelah meraih kemenangan telak dalam pemilu 2020, partainya—Liga Nasional untuk Demokrasi—bersama puluhan partai etnis dibubarkan karena menolak mendaftar ke komisi pemilu bentukan junta, menandai puncak pembersihan politik besar-besaran.

Negara tersebut terjerumus ke dalam perang saudara ketika para aktivis pro-demokrasi berubah menjadi gerilyawan dadakan, bertempur bersama pasukan etnis minoritas yang telah lama menentang kekuasaan pusat.

Respons Tiongkok terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh militer awalnya terkesan datar, tetapi maraknya pusat-pusat penipuan daring di sepanjang perbatasan Tiongkok–Myanmar menjadi pemicu perubahan.

Pabrik-pabrik penipuan daring yang sangat menguntungkan itu menjerat banyak warga Tiongkok — baik sebagai pekerja yang diperbudak maupun sebagai korban dalam skema penipuan asmara dan bisnis kripto yang rumit.

Kesal atas kegagalan junta menindak jaringan tersebut, Beijing meninggalkan sikap netralnya dan, menurut para pemantau, setidaknya memberikan dukungan diam-diam terhadap serangan gabungan kelompok pemberontak.

Aliansi “Three Brotherhood Alliance”, yang terdiri dari tiga pasukan etnis minoritas, mencatat kemajuan mengejutkan, termasuk merebut Lashio pada musim panas 2024—penaklukan pertama atas sebuah ibu kota negara bagian sekaligus markas komando militer regional.

“Yang saya lihat, Tiongkok mampu mengendalikan organisasi-organisasi dari luar,” kata warga Lashio berusia 30 tahun lainnya, yang juga berbicara secara anonim demi alasan keamanan.

Para pemberontak terus bergerak hingga mendekati kota terbesar kedua Myanmar, Mandalay, sebelum Beijing mengerem laju mereka, kata Morgan Michaels, peneliti di lembaga pemikir International Institute for Strategic Studies.

“Kebijakan Beijing adalah mencegah runtuhnya negara,” katanya kepada AFP. “Ketika muncul tanda-tanda militer akan runtuh, Beijing memandangnya sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara, sehingga turun tangan untuk mencegahnya.”

Perombakan kekuasaan

Tiongkok mungkin telah memilih untuk mendukung militer, tetapi menurut Michaels, terdapat keraguan mendalam terhadap pemimpin militer Min Aung Hlaing, yang telah menyeret negara ke dalam krisis berkepanjangan.

“Saya kira ada pandangan umum bahwa ia keras kepala dan tidak terlalu cakap dalam menjalankan tugasnya,” kata Michaels. “Mereka ingin ia disingkirkan, atau setidaknya kekuasaannya dipersempit.”

Sejumlah pemantau, termasuk analis PBB Tom Andrews, menggambarkan pemilu ini sebagai “tipuan.”

Kelompok pemberontak yang menolak pemerintahan militer bertekad menggagalkan pemilu di daerah mereka, menyebutnya sekadar sandiwara bagi Min Aung Hlaing untuk mempertahankan kekuasaan sambil berpura-pura bersikap sipil.

Namun, kembalinya pemerintahan sipil justru diperkirakan akan membatasi kekuasaan Min Aung Hlaing, kata Michaels, karena ia harus memilih antara menjabat sebagai presiden atau tetap memimpin angkatan bersenjata—dua posisi yang selama ini ia rangkap di bawah rezim militer.

“Hal ini kemungkinan akan mengurangi kekuasaannya atau memaksanya melakukan kompromi,” kata analis tersebut.

Setelah junta mulai memaparkan jadwal pemilu, Min Aung Hlaing menggelar pertemuan pertamanya sejak kudeta dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada bulan Mei.

Sementara itu, Tiongkok mulai meredakan Three Brotherhood Alliance dengan memecah dua faksinya di sepanjang perbatasan melalui gencatan senjata.

Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang menyepakati gencatan senjata pada bulan Oktober, setelah Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar menyerahkan kembali Lashio pada bulan April.

“Saya merasa kehilangan arah sebagai warga negara,” kata perempuan dari Lashio yang meminta namanya dirahasiakan.

“Sebagian teman saya tidak bisa kembali. Sebagian sudah meninggal. Mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan kepada AFP bahwa "Tiongkok mendukung Myanmar dalam upaya menyatukan secara luas kekuatan politik domestik, secara bertahap memajukan agenda politik nasional, serta memulihkan stabilitas dan pembangunan."

Menanggapi kritik dari pihak asing terhadap pemilu tersebut pekan lalu, juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan kepada wartawan: “Pemilu ini tidak diselenggarakan untuk komunitas internasional.”

Ia mengatakan "negara-negara mitra” turut “membantu dan mendukung pemilu” tersebut, seraya menegaskan langkah itu dilakukan “dengan niat untuk memperbaiki Myanmar.”