Oleh Li Hsien-chi | 2025-12-31

Otoritas Taiwan mendesak Korea Selatan mengubah nama Taiwan dalam sistem formulir kedatangan elektronik baru negara itu.

Masalah ini mencuat awal Desember ketika pengunjung melaporkan sistem kedatangan elektronik Korsel mencantumkan Taiwan sebagai "CHINA (TAIWAN)" dalam menu "asal berangkat" dan "tujuan berikutnya". Korsel meluncurkan kartu kedatangan elektronik Februari lalu dan berencana mengganti sepenuhnya formulir kertas pada akhir tahun, seperti dilaporkan CNA Taiwan pada awal Desember.

Pada 10 Desember, Presiden Lai Ching-te menyerukan kepada Korsel untuk menghormati "kehendak rakyat Taiwan," dan Kemenlunya mengatakan bahwa mereka sedang melakukan "peninjauan komprehensif" terhadap hubungan bilateral dan mempersiapkan kemungkinan tindakan balasan.

Tiongkok bersikeras Taiwan bagian tak terpisahkan dari wilayahnya, meskipun pulau itu memiliki pemerintahan sendiri sejak 1949.

Masalah ini muncul saat Seoul berupaya menstabilkan hubungan dengan Beijing di tengah memanasnya gesekan regional terkait Taiwan.

Pro-Beijing

Pada 5 Desember, Kemenlu Korsel menegaskan kembali pendiriannya untuk mempertahankan "kerja sama tidak resmi dan pragmatis" dengan Taiwan. Mereka akan mempertimbangkan berbagai faktor dan melanjutkan konsultasi mengenai cara pencantuman kewarganegaraan dan nama tempat dalam sistem kedatangan, tanpa menjanjikan revisi spesifik.

Mantan konjen Taiwan di Busan, Luo Tian-hung, mengatakan kepada Economic Daily News Taiwan bahwa Korsel menerapkan kebijakan satu-China secara ketat sejak memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan tahun 1992, tetapi secara umum tetap bersahabat dengan Taiwan.

Dia memperkirakan "tidak akan ada perubahan substansial," dan menambahkan bahwa Seoul kemungkinan besar tidak akan merevisi daftar di formulir kedatangan elektronik.

Wu Jialong, komentator politik dan ekonomi di Taiwan, mengatakan kepada Focus bahwa langkah Seoul itu menunjukkan kedekatan dengan Beijing.

Jika Korsel terlalu pro-Tiongkok, katanya, "itu akan membuat marah AS dan Jepang, yang menyebabkan penurunan status internasionalnya."

Dia mengatakan Taiwan seharusnya lebih fokus pada AS dan negara barat lainnya dalam upaya membangun identitas nasional dan simbolisme politik, daripada terlalu menekankan perubahan jangka pendek Korsel.

Kang Jun-young, dosen jurusan Tiongkok di HUFS, mengatakan kepada Korea JoongAng Daily bahwa "pilihan Korea terbatas" karena negara itu mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintah Tiongkok yang sah pada 1992.

Dia menganjurkan Seoul "menangani masalah ini dengan hati-hati untuk mencegah eskalasi," meskipun Taiwan mengatakan akan terus mengusahakan perubahan.

Perselisihan ini diperumit oleh hubungan ekonomi Taiwan-Korsel. Defisit perdagangan Taiwan dengan Korsel mencapai 22,9 miliar dolar AS pada 2024, tetapi kedua negara itu terkait erat dalam rantai pasokan semikonduktor, sehingga membatasi ruang gerak Taipei untuk melakukan pembalasan.

Oposan Chang Chi-kai mengatakan kepada UDN bahwa Taiwan membeli sejumlah besar cip memori kelas atas dari Korea Selatan setiap tahun yang kemudian diproses dan diekspor ke AS.

"Jika kita memboikot sektor ini, pembelian berkurang berarti keuntungan berkurang," katanya.

"Blackpink masuk"

Insiden ini terjadi ketika Tiongkok dan Jepang berselisih secara terbuka mengenai pernyataan terkait Taiwan oleh PM Jepang Sanae Takaichi pada awal November, sebuah perselisihan yang memicu protes diplomatik dan kontra-protes antara Beijing dan Tokyo.

Analis mengatakan insiden ini dapat mendorong Beijing memadukan tekanan terhadap Tokyo dengan insentif bagi Seoul.

Sean King, wakil presiden senior di perusahaan konsultan Park Strategies di New York, mengatakan kepada SCMP bahwa Beijing mungkin akan "memberi penghargaan kepada Korea Selatan yang lebih patuh" sambil memberikan pembalasan kepada Jepang.

"Misalnya, bagi penggemar musik RRT, bisa jadi Blackpink masuk dan Ayumi Hamasaki keluar," katanya, merujuk pada grup K-pop dan penyanyi pop Jepang.

Laporan yang sama mengutip pertemuan 12 Desember antara Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korsel Kim Jung-kwan, yang sepakat mempercepat pembicaraan tentang fase kedua perjanjian perdagangan bebas yang bertujuan memperluas kerja sama di bidang jasa, investasi, dan keuangan setelah bertahun-tahun mandek.

Presiden Korsel Lee Jae-myung juga dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok pada 4-7 Januari, seiring upaya Seoul memulihkan hubungan dengan Beijing. Hubungan memburuk setelah Korsel memasang sistem senjata THAAD buatan AS pada 2017, yang dibalas dengan pembatasan tidak resmi terhadap hiburan Korea Selatan di Tiongkok.