Oleh Liz Lagniton | 2026-01-16

Filipina tengah menyusun langkah untuk mengamankan kabel bawah laut yang diketahui telah disadap di perairannya, menyusul dampaknya terhadap sistem komunikasi dan keamanan nasional.

Kabel-kabel bawah laut yang hendak diamankan Filipina membentang di sepanjang rute yang menghubungkan Asia Tenggara dengan pusat data utama di Amerika Serikat, India, dan Hong Kong, serta mengalirkan sebagian besar lalu lintas internet internasional.

Meski laporan publik masih terbatas, kasus penyadapan kabel yang terdokumentasi di wilayah lain berpotensi menimbulkan risiko serupa di perairan Filipina, ujar Laksamana Muda Roy Vincent Trinidad, juru bicara Angkatan Laut Filipina untuk Laut Filipina Barat (West Philippine Sea/WPS), kepada Defense News pada 5 Januari.

WPS merupakan istilah yang digunakan Manila untuk merujuk pada bagian Laut Tiongkok Selatan yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.

Angkatan Laut akan memimpin upaya untuk melindungi infrastruktur bawah laut dan tengah mengkaji berbagai cara untuk memperluas pemantauan kabel dasar laut, termasuk pengumpulan citra medan dasar laut guna melacak perubahan dari waktu ke waktu, ujar Trinidad.

“Langkah ini masih berada pada tahap penjajakan, tetapi kami telah melakukan latihan terkait bersama Angkatan Laut negara lain, khususnya dengan sekutu perjanjian pertahanan kami, Amerika Serikat,” tambahnya.

Kekhawatiran “zona abu-abu”

Pejabat keamanan dan para analis memperingatkan meningkatnya aktivitas “zona abu-abu” Tiongkok—yakni tindakan terselubung yang berada di ambang perang terbuka. Karena infrastruktur bawah laut sulit dipantau, aksi semacam ini relatif mudah dilakukan, tetapi sulit dibuktikan.

Selain risiko kerusakan fisik, pejabat pertahanan Filipina juga menyuarakan kekhawatiran pihak Tiongkok dapat mencegat atau memanipulasi data yang melintas melalui kabel bawah laut. Menurut Trinidad, terdapat “cara-cara untuk mendengarkan” lalu lintas data dalam kabel tersebut, sehingga pihak lawan berpotensi melakukan penyadapan.

Sementara itu, nelayan dan patroli Angkatan Laut menemukan sejumlah perangkat bawah laut otonom tak bertuan di perairan Filipina, sebagian di antaranya memiliki penanda berbahasa Tiongkok. Pejabat Angkatan Laut menyebutkan analisis forensik terhadap salah satu perangkat menunjukkan alat tersebut telah mengirimkan data ke sebuah perusahaan swasta di Tiongkok. Menurut para analis, drone-drone ini mengumpulkan informasi berpenggunaan ganda—yang dapat dimanfaatkan untuk riset sipil, tetapi juga berpotensi membantu badan intelijen Tiongkok memetakan koridor mobilitas maritim untuk kepentingan militer.

Pada tahun 2025, Tiongkok membantah tuduhan spionase, sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Manila menyebut klaim yang melibatkan agen tidur dan operasi intelijen sebagai “spekulasi dan tuduhan yang tidak berdasar.”

Pelajaran dari Eropa

Upaya Filipina ini mencerminkan pelajaran dari Eropa setelah gangguan berulang oleh Rusia terhadap pipa dan kabel bawah laut di Laut Baltik dan Laut Utara, kata profesor geopolitik Paris Dauphine University, Arnaud Leveau, kepada South China Morning Post.

Investasi dalam pemantauan dan atribusi di sepanjang rute transit utama akan meningkatkan biaya serta risiko bagi upaya intervensi terselubung, ujar Leveau. Ia menambahkan pergeseran serupa kini mulai terlihat di Asia Tenggara, saat negara-negara berkekuatan menengah berupaya memperkuat pengamanan infrastruktur strategis.

Ia mengatakan penguatan ketahanan infrastruktur bawah laut akan menopang stabilitas regional serta memastikan konektivitas Indo-Pasifik tidak “secara diam-diam dijadikan alat.” Ia menambahkan negara-negara seharusnya memperlakukan kabel bawah laut sebagai infrastruktur strategis yang memerlukan kerja sama lintas pemerintah dan lintas aliansi.

Tantangan di ranah bawah laut mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas terkait isu spionase dan keamanan infrastruktur, menurut para legislator dan pejabat keamanan Filipina. Pada tahun 2024, militer Filipina bahkan melarang personelnya menggunakan aplikasi media sosial asal Tiongkok.

Spionase Tiongkok terhadap militer AS dan Filipina

Sementara itu, pengadilan tengah menangani sejumlah kasus yang melibatkan warga negara Tiongkok dan Filipina yang dituduh memata-matai instalasi militer serta kapal-kapal Angkatan Laut AS, termasuk kapal yang bersandar di Teluk Subic, menurut para pejabat. Para analis menilai kabel bawah laut—bersama satelit, pusat data, dan sistem logistik perbaikan—merupakan lapisan penting, tetapi jarang terlihat dari ekonomi digital, dan gangguan terhadap infrastruktur ini dapat berdampak pada komunikasi, layanan keuangan, serta operasi pemerintahan.

Filipina juga tengah memposisikan diri sebagai hub regional bagi teknologi dan alih daya proses bisnis. Para pejabat dan analis menilai konektivitas yang andal, termasuk kemampuan perbaikan kabel, semakin bersifat strategis seiring Manila mempersiapkan diri untuk memimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 2026.

Meski Angkatan Laut Filipina belum mengungkapkan platform maupun linimasa secara spesifik, kerja sama dengan Amerika Serikat dan mitra lainnya dinilai membantu membangun kesadaran bawah laut serta kapabilitas dasar, ujar Trinidad.