Oleh Jia Feimao | 2026-01-23

Seiring meningkatnya intensitas hubungan Taiwan dengan Eropa, Tiongkok belakangan memberikan “nasihat hukum” kepada beberapa negara Eropa untuk membatasi kunjungan para politikus Taiwan.

Pada 12 Januari, The Guardian London melaporkan pejabat Tiongkok melayangkan nota diplomatik kepada kedutaan-kedutaan Eropa di Beijing, atau menghubungi langsung pemerintah Eropa melalui kedutaan Tiongkok, dengan peringatan agar tidak “menginjak-injak” posisi Tiongkok.

Tiongkok berupaya menghambat kunjungan pejabat Taiwan dengan menafsirkan ulang aturan administratif yang berlaku. Beijing merujuk pada Schengen Borders Code, dengan menekankan salah satu syarat masuk bagi warga non-Uni Eropa (UE) adalah mereka “tidak dianggap sebagai ancaman terhadap … hubungan internasional salah satu negara anggota.”

Menurut Beijing, pemberian izin masuk bagi pejabat Taiwan ke negara-negara Eropa dapat merusak hubungan diplomatik negara tersebut dengan Tiongkok.

Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak pernah menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk merebut pulau tersebut.

Menekan Taiwan

Dalam beberapa kasus, Beijing mengacu pada Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, atau menyarankan agar negara-negara Eropa melarang warga Taiwan memasuki gedung-gedung pemerintah mereka, sesuai dengan kebijakan PBB untuk gedung-gedungnya.

Meskipun sebagian besar negara Eropa menolak klaim Beijing karena dianggap tidak “memiliki dasar hukum,” The Guardian melaporkan beberapa negara kecil tetap merasakan tekanan untuk mematuhi.

“Beijing sangat menyadari beberapa negara anggota Uni Eropa sangat berminat menarik investasi Tiongkok,” ujar Zsuzsa Anna Ferenczy, lektor ilmu politik di National Dong Hwa University, Hualien, Taiwan, kepada The Guardian.

Sebelum menekan Uni Eropa, pada musim panas lalu Tiongkok sempat mengancam membatalkan dialog perdagangan dan ekonomi tingkat tinggi pertamanya dengan Inggris dalam tujuh tahun, setelah menteri perdagangan Inggris mengunjungi Taiwan bulan Juni, lapor The Guardian secara terpisah.

Perundingan itu pun akhirnya digelar pada September lalu.

“Beijing sengaja menyalah-tafsirkan Schengen Borders Code, dan negara-negara anggota Uni Eropa tidak harus menuruti ‘nasihat’ kerasnya,” kata Marc Cheng, direktur eksekutif European Union Center di Taiwan.

“Dari perspektif pemerintah Uni Eropa, Tiongkok sedang membahas isu politik, bukan masalah hukum,” kata Cheng kepada Focus.

Beijing menyampaikan sarannya kepada negara-negara Eropa pada November dan Desember lalu, menurut The Guardian. Langkah ini kemungkinan dipicu oleh serangkaian kunjungan pejabat penting Taiwan ke Eropa.

Pejabat Taiwan jalin hubungan dengan Eropa

Pada September lalu, Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung melakukan kunjungan penting ke Ceko, Italia, dan Austria. Awal November, Wapres Hsiao Bi-khim berpidato di Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), yang menggelar pertemuan tahunannya di Parlemen Eropa, Brussels.

Menurut pernyataan IPAC saat itu, pidato Hsiao adalah “yang pertama kalinya dilakukan oleh anggota senior Pemerintah Taiwan di parlemen Eropa.”

Beberapa hari kemudian, Tsai Ing-wen, mantan presiden Taiwan (2016–2024), menyampaikan pidato pada konferensi perdana Berlin Freedom Conference di Jerman.

Menurut The Guardian, lawatan itu terjadi meski Tiongkok mendesak negara-negara Eropa untuk melarang masuk “presiden atau wakil presiden Taiwan (termasuk mantan)” beserta sejumlah pejabat lainnya.

Menurut Kementerian Luar Negeri Taiwan, partisipasi para pemimpin Taiwan ini memperkuat hubungan yang saling menguntungkan, dan Tiongkok tidak berhak ikut campur.

Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan, sebagaimana dilaporkan CNA, bahwa pemaksaan Tiongkok terhadap Taiwan dan negara lain melemahkan perdamaian serta stabilitas global dan Indo-Pasifik, serta membahayakan kepentingan langsung UE.

Meningkatnya interaksi Taiwan-Eropa

“Antara tahun 2019 dan 2024, jumlah kunjungan timbal balik [oleh pejabat Taiwan dan pejabat UE atau pejabat negara UE] meningkat lebih dari enam kali lipat, dari 11 menjadi 71 kali,” kata Central European Institute of Asian Studies (CEIAS) yang berbasis di Slovakia dalam laporan Desember lalu.

Menurut CEIAS dalam laporannya, “normalisasi kunjungan timbal balik juga ditandai dengan bergesernya dari aktivitas tersembunyi ke ranah publik dan dari interaksi informal ke pertemuan resmi.”

Laporan itu menyebut Eropa tengah mengevaluasi mitra eksternal di tengah meningkatnya interaksi parlemen, ekonomi, perdagangan, teknologi, dan politik, sementara Taiwan kian penting berkat keunggulan industri semikonduktornya dan perannya dalam rantai pasokan utama.

Desakan Tiongkok agar Eropa mencekal tokoh tertentu menuai reaksi keras dari dunia politik dan akademik, serta imbauan agar tidak tunduk pada Beijing dan terus menjalin interaksi dengan Taiwan.

“Semakin besar tekanan terhadap Eropa, semakin besar tekanan terhadap Taiwan, semakin erat pula kita bersatu,” tulis anggota Parlemen Eropa asal Jerman, Engin Eroglu, di akun Twitter-nya.

“Tekanan dari luar menjadi katalis bagi era baru kerja sama UE-Taiwan,” tambahnya.

Andreas Fulda, lektor kepala ilmu politik di University of Nottingham, Inggris, menulis di Twitter: “Beijing mulai mendikte negara-negara Eropa agar tidak menyambut kunjungan politisi Taiwan. Ini merupakan batasan sewenang-wenang lainnya dari Partai Komunis Tiongkok. Kita sebaiknya mengabaikannya saja dan lebih sering mengundang teman-teman Taiwan kita.”