Oleh Liz Lagniton | 2026-02-11

Sebuah kota terpencil di Filipina yang berada di garis depan sengketa Laut Tiongkok Selatan kembali menjadi sorotan dalam ketegangan diplomatik yang berkembang cepat, setelah Tiongkok melarang 16 pejabat kota tersebut memasuki Tiongkok daratan, Hong Kong, dan Makau. Manila menyatakan langkah itu akan merusak hubungan kedua negara.

Kalayaan, wilayah administratif di Palawan, membawahi sebagian Kepulauan Spratly, termasuk Pulau Thitu—atau Pag-asa, pusat administrasi Kelompok Pulau Kalayaan sekaligus wilayah berpenduduk terbesar milik Filipina di perairan sengketa yang juga diklaim Tiongkok.

Melalui pernyataan tertanggal 11 Februari, Kementerian Luar Negeri (Department of Foreign Affairs/DFA) Filipina menilai kebijakan larangan masuk itu berpotensi merusak hubungan bilateral. "Melarang warga negara asing memasuki wilayahnya adalah hak kedaulatan setiap negara," tetapi tindakan tersebut "tidak membantu mendorong hubungan bilateral yang sehat dan produktif, khususnya dalam memperkuat kembali hubungan antarmasyarakat," kata DFA, menurut laporan media setempat.

Sengketa itu memanas setelah pengumuman Tiongkok pada 10 Februari mengenai pencekalan serta penolakan resolusi Senat Filipina yang mengkritik pernyataan Kedubes Tiongkok terkait Laut Filipina Barat (West Philippine Sea/WPS).

WPS adalah sebutan Manila untuk bagian Laut Tiongkok Selatan yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina.

Duta Besar dinyatakan persona non grata.

Tiongkok menekankan larangannya sebagai tindakan balasan setelah Dewan Kota Kalayaan pada 27 Januari menyatakan Duta Besar Tiongkok untuk Manila, Jing Quan, sebagai persona non grata di wilayah yurisdiksinya dan menyebutnya “tidak diinginkan.”

Kedutaan Tiongkok menyatakan langkah tersebut dilakukan berdasarkan "prinsip timbal balik."

Secara formal, hanya pemerintah pusat yang dapat memutuskan status utusan asing di seluruh wilayah negara. Meski begitu, resolusi Kalayaan mempertegas keluhan panjang Filipina mengenai kehadiran dan aktivitas Tiongkok yang terus berlangsung di perairan yang diklaim Manila.

“Rakyat Kalayaan tidak dapat terus membisu saat wakil negara asing cawe-cawe mengatur cara pemerintah kami mendisiplinkan warganya sendiri atau menafsirkan hak kedaulatan kami,” bunyi resolusi tersebut.

Bagi Kalayaan, pernyataan itu bukan hal baru. Pada 2023, Dewan Kota Kalayaan menetapkan Duta Besar Tiongkok sebelumnya, Huang Xilian, sebagai persona non grata menyusul bentrokan antara Filipina dan Tiongkok terkait operasi logistik kapal Filipina, BRP Sierra Madre, yang kandas di Karang Second Thomas (Karang Ayungin), sebagaimana dilaporkan media Filipina.

Senat ikut mengambil tindakan serupa

Perselisihan terbaru antara Tiongkok dan Filipina pun meluas melampaui ranah politik lokal. Senat Filipina pada 9 Februari secara aklamasi mengesahkan Resolusi No. 256, yang mengecam pernyataan Kedutaan Tiongkok terhadap pejabat Filipina yang menyuarakan isu-isu WPS dan membela kedaulatan negara, menurut para legislator.

Ji Lingpeng, juru bicara Kedutaan Tiongkok, menyebut resolusi Senat itu “tidak lebih dari aksi politik semata.”

Ketua Senat Vicente Sotto III menanggapi, “Pejabat Kedutaan lancang dan harus diberi teguran.”

Senator Francis Pangilinan, penulis Resolusi No. 256, menuduh Kedutaan Tiongkok bertindak berlebihan dan mendesak DFA untuk menanggapinya melalui saluran diplomatik, menurut laporan media Filipina.

Interaksi antara Kedutaan Tiongkok dan pejabat Filipina terkait perkembangan WPS belakangan ini semakin memanas. Kedutaan sempat menanyakan apakah pernyataan Jay Tarriela, juru bicara Penjaga Pantai Filipina, mencerminkan kebijakan resmi. Manila membantahnya.

Pernyataan hati-hati dari Manila

Sementara itu, pemerintah pusat memilih untuk tidak meniru langkah yang diambil Kalayaan.

Pemerintah Filipina menegaskan pejabat lokal hanya terlibat dalam proses politik domestik, bukan mencampuri urusan diplomasi.

Istana Malacañang sebelumnya menolak seruan untuk mengadopsi deklarasi Kalayaan di tingkat nasional. “Jawaban Presiden adalah ‘tidak,’” kata juru bicara kepresidenan Claire Castro pada Januari, saat ditanya apakah Presiden Ferdinand Marcos Jr. akan menetapkan Duta Besar Jing sebagai persona non grata.

Kementerian Luar Negeri Filipina juga mengimbau agar bersikap hati-hati. Menlu Ma. Theresa Lazaro menggambarkan penetapan diplomat sebagai persona non grata sebagai “langkah terakhir” dan termasuk tindakan paling serius yang dapat ditempuh negara tuan rumah, hanya di bawah menurunkan status hubungan diplomatik.

Manila terus menekankan kebijakan nasional tetap berpijak pada diplomasi, hukum internasional, dan kelangsungan aktivitas maritim. Para pejabat Filipina secara teratur menjalin komunikasi dengan Tiongkok melalui berbagai saluran, termasuk dialog yang berlangsung di sela pertemuan ASEAN.