Oleh Ha Er-rui | 2026-02-16

Australia dan Indonesia meresmikan perjanjian keamanan baru untuk memperkuat kerja sama pertahanan, memperluas konsultasi terkait kepentingan keamanan bersama, dan mengokohkan hubungan bilateral kedua negara.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto menandatangani perjanjian tersebut pada 6 Februari di Jakarta. Kedua pemerintah menyebut perjanjian itu sebagai langkah menuju koordinasi yang lebih erat dalam isu keamanan kawasan, menurut Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Albanese menyebut kesepakatan tersebut sebagai “momen bersejarah” dalam hubungan Australia–Indonesia, seraya menegaskan hubungan kedua negara kini lebih kuat dari sebelumnya.

Menurut Indonesia Business Post, Prabowo menyatakan perjanjian itu bertujuan mempererat ikatan bilateral sekaligus mengamankan stabilitas regional.

“Perjanjian ini mencerminkan komitmen kuat terhadap prinsip bertetangga yang baik serta politik luar negeri kami yang bebas dan aktif,” ujarnya dalam konferensi pers bersama.

Menurut ABC, teks akhir yang dirilis pemerintah Australia sebagian besar identik dengan perjanjian keamanan 1995 antara kedua negara. Indonesia membatalkan perjanjian tersebut setelah Australia memimpin pasukan penjaga perdamaian ke Timor Timur.

Seperti perjanjian 1995, kesepakatan baru ini mengikat kedua pihak untuk melakukan konsultasi rutin mengenai “berbagai isu yang memengaruhi keamanan bersama” serta mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan. Perjanjian ini juga mencakup kerja sama keamanan “yang memberi manfaat bersama,” termasuk inisiatif pertahanan bersama, pertukaran pendidikan dan pelatihan militer yang diperluas, serta koordinasi lebih erat dalam latihan dan perencanaan.

Berdasarkan perjanjian ini, kedua pihak akan melakukan konsultasi jika salah satu menghadapi tantangan terhadap kepentingan keamanan bersama dan, jika perlu, mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil secara sendiri atau bersama.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyatakan perjanjian tersebut merupakan langkah menanggapi kondisi keamanan yang kian bergejolak.

“Situasi yang kami hadapi di kawasan maupun secara global kini jauh lebih kacau dan penuh tantangan,” ujarnya kepada ABC Radio National.

“Perjanjian ini merupakan langkah paling signifikan yang dilakukan Australia dan Indonesia dalam upaya memperkuat hubungan selama tiga dekade terakhir,” kata Wong.

Risiko “diplomasi plasebo”

Meski demikian, sejumlah pengamat meragukan efektivitas nyata dari perjanjian ini.

Perjanjian ini bisa menjadi tipikal di kawasan, yakni "perjanjian yang lebih memberi rasa aman daripada membatasi,” kata Hangga Fathana, asisten profesor hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, dalam komentar untuk The Interpreter milik Lowy Institute.

Perjanjian ini hanya akan berdampak nyata jika disertai dengan tindakan yang jelas dan terukur, seperti interaksi tingkat senior yang berkelanjutan, rencana respons krisis yang dapat dijalankan, dan implementasi yang konsisten, ujarnya.

Dia menambahkan, “tanpa langkah-langkah tersebut, ini hanyalah diplomasi plasebo—tampak aman, tetapi tanpa kewajiban yang nyata.”

Namun, dia mencatat perjanjian ini berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik kedua negara.

“Perjanjian ini memenuhi kepentingan kedua pihak secara politik: Canberra ingin mengurangi ketidakpastian, sementara Jakarta ingin menjaga otonomi sebesar-besarnya,” tulisnya.

Arah politik non-blok Indonesia

Berbeda dengan Australia dan Jepang, Indonesia menempuh kebijakan luar negeri non-blok. Indonesia juga memperluas kerja sama dengan Tiongkok dan Rusia dalam beberapa tahun terakhir, dan Prabowo sempat menghadiri KTT BRICS 2025 setelah negaranya menjadi anggota blok ekonomi itu.

Nama BRICS berasal dari negara-negara anggota awalnya, yaitu Brasil, Rusia, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan.

Greg Fealy, profesor kehormatan bidang politik Indonesia di Australian National University in Canberra, mengatakan karena Prabowo membina hubungan dengan pemimpin Tiongkok dan Rusia, Australia tidak bisa mengharapkan sambutan mesra dari tetangganya yang berpenduduk besar tersebut.

“[K]ita sebaiknya tidak menaruh harapan terlalu tinggi pada manfaat pertahanan praktis yang mungkin diperoleh dari perjanjian ini,” ujarnya kepada ABC. “Masih perlu dilihat seberapa jauh Indonesia akan bersikap jika muncul ancaman keamanan serius yang menyangkut kawasan.”

Menurut Susannah Patton, direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, perjanjian tersebut bukanlah indikasi adanya pergeseran kebijakan luar negeri Indonesia.

“Pemikiran bahwa Australia dan Indonesia sepakat mengenai pandangan keamanan regional dan langkah yang akan diambil dalam menghadapi suatu krisis sama sekali tidak akurat,” ujarnya kepada ABC.

Bayang-bayang rivalitas dengan Tiongkok

Namun, perjanjian ini bisa bernilai lebih penting seiring meningkatnya bobot ekonomi dan militer Indonesia di Asia Tenggara, di mana negara ini diperkirakan akan memainkan peran lebih besar dalam membentuk dinamika keamanan regional, ujar Sam Roggeveen, direktur program keamanan di Lowy Institute, kepada South China Morning Post.

“Kepentingan Indonesia dan ambisi Tiongkok di Asia Tenggara akan semakin sering bertabrakan secara langsung seiring waktu,” kata Roggeveen, seraya menambahkan Indonesia “semakin dihadapkan pada pilihan antara mengakomodasi Tiongkok atau menolak ambisi tersebut” seiring meningkatnya kekuatan maritim Tiongkok.

Selain isu keamanan, Prabowo mengundang Australia untuk memperluas kerja sama di bidang pertanian dan berinvestasi dalam pengolahan mineral strategis di Indonesia, menurut pernyataan pemerintah Indonesia. Kedua pihak juga membahas kerja sama lebih luas di bidang pendidikan dan pengembangan tenaga kerja.