Oleh AFP dan Focus | 2026-01-19

BEIJING — Tingkat kelahiran Tiongkok anjlok pada 2025 ke level terendah sepanjang sejarah, dengan populasi menyusut untuk tahun keempat berturut-turut, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menahan penurunan tersebut.

Kini Tiongkok terancam krisis demografi setelah tingkat kelahirannya turun separuh dalam satu dekade terakhir, meskipun telah berakhirnya kebijakan pembatasan “satu anak” (1980–2016).

Pejabat Tiongkok menyatakan pada 19 Januari bahwa jumlah kelahiran tahun lalu hanya mencapai 7,92 juta, setara dengan 5,63 kelahiran per 1.000 penduduk.

Angka tersebut merupakan tingkat kelahiran terendah sejak Badan Statistik Nasional (NBS) mulai melakukan pencatatan pada 1949, tahun ketika pemimpin Komunis Mao Zedong mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok.

Keamanan demografi

Selama beberapa dekade, Tiongkok merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia sebelum disalip India pada 2023.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memprediksi populasi Tiongkok dapat menyusut dari sekitar 1,4 miliar jiwa saat ini menjadi 800 juta pada tahun 2100, meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mendorong peningkatan tingkat kesuburan.

Menurut data Badan Statistik Nasional (NBS), jumlah kelahiran pada 2025 turun sebesar 1,62 juta, atau merosot 17% dibandingkan tahun sebelumnya.

Populasi Tiongkok berkurang sekitar 3,39 juta orang pada tahun lalu dibandingkan 2024, melanjutkan tren penurunan tahunan yang telah berlangsung sejak 2022.

Pemerintah berupaya keras mendorong peningkatan angka pernikahan dan kelahiran, antara lain melalui pemberian subsidi pengasuhan anak serta penerapan pajak pada kondom, di tengah tantangan populasi yang menua dengan cepat.

Data Badan Statistik Nasional (NBS) menunjukkan bahwa Tiongkok mencatat 11,31 juta kematian pada 2025, dengan tingkat mortalitas sebesar 8,04 per 1.000 penduduk, yang berkontribusi pada penurunan populasi sebesar 2,41 per 1.000.

Konsekuensi besar

Angka pernikahan kini berada pada titik terendah sepanjang sejarah, dengan banyak pasangan muda di Tiongkok enggan memiliki anak akibat tingginya biaya membesarkan anak serta kekhawatiran terhadap prospek karier.

Banyak pasangan yang lahir pada masa kebijakan perencanaan keluarga—ketika masing-masing pasangan merupakan anak tunggal—kini harus menanggung beban ganda, yakni membesarkan anak sekaligus merawat dua pasang orang tua yang kian menua.

Pemerintah telah berupaya mengatasi lesunya tingkat kelahiran dengan berbagai insentif untuk memiliki anak.

Kebijakan subsidi pengasuhan anak secara nasional yang mulai berlaku pada 1 Januari memberikan bantuan sekitar US$500 per tahun untuk setiap anak berusia di bawah tiga tahun.

Pemerintah juga membebaskan biaya taman kanak-kanak negeri sejak musim gugur lalu.

Konsumen kini harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 13% untuk kondom, pil KB, dan alat kontrasepsi lainnya setelah Beijing mencabut pembebasan pajak tersebut pada 1 Januari.

Dalam banyak hal, penerapan pajak 13% atas alat kontrasepsi bersifat simbolis. “Jumlah orang yang memilih untuk tidak menikah atau tidak memiliki anak terus meningkat, sementara niat memiliki anak di kalangan generasi muda masih lemah,” ujar He Yafu, demografer independen Tiongkok, kepada AFP.

Seorang ayah berusia 36 tahun mengatakan kepada BBC bahwa ia tidak terlalu khawatir dengan kenaikan harga tersebut. “Harga satu kotak kondom mungkin hanya naik lima yuan, menjadi 10 (sekitar 72 sen AS), paling tinggi 20 yuan. Dalam setahun, itu hanya beberapa ratus yuan dan sepenuhnya masih terjangkau,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, biaya rata-rata membesarkan seorang anak di Tiongkok diperkirakan mencapai sekitar 538.000 yuan (US$77.200), atau lebih dari US$77.000, hingga usia 18 tahun, dengan pengeluaran yang jauh lebih tinggi di kawasan perkotaan.

Meski pemerintah telah berupaya membalikkan tren tersebut, Tiongkok tetap tercatat sebagai salah satu dari 10 negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia pada 2023, menurut data Bank Dunia, tepat di bawah Jepang.

Kaum muda Tiongkok sebagian besar bersikap acuh terhadap langkah-langkah tersebut, dengan menilai bahwa kebijakan yang ada belum cukup untuk mengatasi persoalan tersebut.

Tingkat pengangguran warga Tiongkok berusia 16–24 tahun mencapai 18,9% pada Agustus, mencerminkan kondisi pasar kerja yang kian sulit.

Banyak dari mereka yang bekerja harus menjalani jam kerja panjang dalam budaya kerja “996” yang melelahkan—mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam, enam hari dalam sepekan.

Secara keseluruhan, Tiongkok masih menghadapi kesulitan dalam mempertahankan pemulihan ekonomi yang kuat setelah pandemi COVID-19.

Upaya negara di bawah tekanan

Penurunan demografi dalam skala sebesar ini akan membawa dampak luas bagi Tiongkok, tidak hanya terhadap prospek ekonominya, tetapi juga terhadap ambisinya menyaingi Amerika Serikat sebagai kekuatan militer, mengingat eratnya hubungan antara ukuran populasi, kapasitas industri, dan pengembangan teknologi.

Populasi yang menyusut berarti menyempitnya basis talenta, berkurangnya jumlah personel militer, serta menurunnya kontribusi tenaga kerja ke dana pensiun, kecuali pemerintah mengambil langkah-langkah yang sangat tegas.

Dalam konteks tersebut, pemimpin Tiongkok Xi Jinping membingkai isu demografi sebagai persoalan “keamanan populasi”, dengan menjadikan pengembangan “pembangunan populasi berkualitas tinggi” sebagai prioritas nasional, sembari mendorong otomatisasi untuk menutupi kekurangan tenaga kerja.

Namun, sebuah analisis pada Oktober lalu oleh Mercator Institute for China Studies memperingatkan bahwa upaya Beijing membingkai pertumbuhan populasi sebagai isu keamanan berpotensi sulit diterapkan. Tingkat kepatuhan masih tidak pasti, sementara risiko meningkatnya tekanan terhadap warga membayangi, yang dapat mendorong lahirnya kebijakan yang semakin otoriter dengan konsekuensi terhadap hak-hak individu dan kesetaraan gender.