Kapabilitas

Meski ditentang Tiongkok, AS tetap tingkatkan penempatan rudal di Filipina

Baik Washington maupun Manila belum mengungkap jenis sistem rudal yang akan ditempatkan, meskipun sistem canggih Amerika telah hadir di kepulauan itu dalam dua tahun terakhir.

Peluncur rudal jarak menengah (Typhon) AD AS tiba di Luzon utara, Filipina, 8 April 2024, menandai penempatan perdana sistem ini di negara itu. Typhon menjadi bagian dari perluasan kerja sama pertahanan AS-Filipina untuk memperkuat keamanan kawasan. [Kapten Ryan DeBooy/AD AS]
Peluncur rudal jarak menengah (Typhon) AD AS tiba di Luzon utara, Filipina, 8 April 2024, menandai penempatan perdana sistem ini di negara itu. Typhon menjadi bagian dari perluasan kerja sama pertahanan AS-Filipina untuk memperkuat keamanan kawasan. [Kapten Ryan DeBooy/AD AS]

Oleh Liz Lagniton |

AS berencana menambah penempatan rudal dan sistem tak berawak canggih di Filipina pada tahun ini, memperkuat akumulasi militer yang oleh Beijing berulang kali disebut sebagai langkah “destabilisasi.”

Komitmen tersebut muncul dalam pernyataan bersama pada 16 Februari, setelah Dialog Strategis Bilateral Filipina–Amerika Serikat ke-12 di Manila. Para pejabat senior menegaskan kembali Perjanjian Pertahanan Bersama 1951 dan berikrar untuk “terus melanjutkan dan meningkatkan penempatan sistem rudal dan sistem tak berawak mutakhir AS di Filipina.”

Meski belum ada pihak yang menyebutkan sistem tambahan yang akan dikirim, pengumuman ini melanjutkan serangkaian penempatan sistem AS yang cukup menonjol selama dua tahun terakhir.

Pada bulan April 2024, Angkatan Darat AS menempatkan sistem rudal Typhon di Luzon utara. Platform darat ini mampu meluncurkan rudal jelajah Tomahawk dan rudal pencegat SM-6, dengan jangkauan lebih dari 1.600 km.

Dalam Dialog Strategis Bilateral ke-12 di Manila pada 16 Februari, pejabat pertahanan Filipina dan AS menegaskan kembali komitmen mereka terhadap penguatan kerja sama pertahanan serta prioritas bersama. [Kementerian Pertahanan Nasional Filipina]
Dalam Dialog Strategis Bilateral ke-12 di Manila pada 16 Februari, pejabat pertahanan Filipina dan AS menegaskan kembali komitmen mereka terhadap penguatan kerja sama pertahanan serta prioritas bersama. [Kementerian Pertahanan Nasional Filipina]

Kemampuan ini memungkinkan sistem itu menargetkan sasaran komersial maupun militer di Tiongkok daratan, sebuah faktor yang memperkuat seruan Beijing agar sistem itu segera ditarik.

Tahun lalu, Marinir AS menempatkan Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS), peluncur rudal anti-kapal, di Pulau Batan Provinsi Batanes, dekat Selat Bashi di selatan Taiwan.

Menurut Duta Besar Filipina untuk Washington, Jose Manuel Romualdez, baik Typhon maupun NMESIS masih berada di Filipina. Dia menyebutkan, pejabat pertahanan AS dan Filipina telah membahas kemungkinan penempatan peluncur “tingkat lanjut” yang nantinya bisa dimiliki Manila.

Menurut pernyataannya kepada Associated Press, sistem yang dibahas adalah platform berteknologi tinggi yang dapat ditempatkan di Filipina, dengan tujuan jangka panjang Manila memiliki versi sendiri.

“Semata-mata untuk tujuan pencegahan”

“Ini semata-mata untuk tujuan pencegahan,” kata Romualdez, menambahkan penempatan sistem ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung negara mana pun, lapor Associated Press.

Balikatan, latihan militer gabungan tahunan terbesar kedua sekutu itu yang akan digelar pada bulan April, bisa menjadi momen bagi penempatan sistem tambahan.

Dalam pernyataan bersama, Washington dan Manila menegaskan kembali Perjanjian Pertahanan Bersama berlaku untuk setiap serangan bersenjata di kawasan Pasifik — termasuk Laut Tiongkok Selatan — terhadap pesawat, pasukan militer, atau kapal sipil kedua negara, seperti kapal penjaga pantai.

Kedua negara mengutuk hal yang mereka sebut sebagai “tindakan ilegal, koersif, agresif, dan menipu” yang dilakukan Tiongkok di perairan sengketa, serta menegaskan dukungan mereka terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan.

Konfrontasi panas di laut

Konfrontasi antara kapal Tiongkok dan Filipina semakin intens dalam beberapa tahun terakhir di perairan sengketa.

Manila menuduh penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok menghalangi manuver, menggunakan meriam air, dan menabrak kapal Filipina saat misi pengiriman logistik. Tiongkok mengklaim sebagian besar Laut Tiongkok Selatan, termasuk wilayah yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.

Dibandingkan negara pesisir Asia Tenggara lainnya, Filipina di era Presiden Ferdinand Marcos Jr. paling terbuka menolak klaim maritim Tiongkok sekaligus mempererat kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat.

Angkatan Bersenjata Filipina menyambut rencana penempatan tersebut, menyebut sistem AS sebagai “solusi sementara yang sangat baik sekaligus pengisi hingga program modernisasi kami terlaksana.”

Menurut Philippine Star, Laksamana Muda Roy Vincent Trinidad, juru bicara angkatan laut untuk Laut Filipina Barat, menyebut langkah ini sejalan dengan target Menteri Pertahanan Gilbert Teodoro Jr. untuk menciptakan “daya tangkal yang kredibel” demi mendukung stabilitas kawasan.

Menurut Daily Tribune, Trinidad mengatakan latihan Balikatan April nanti akan memberi kesempatan bagi pasukan Filipina untuk berlatih sistem rudal mutakhir dalam “lingkungan multi-matra.” Latihan ini menekankan pemanfaatan laut secara legal di tengah meningkatnya ketegangan maritim, ujarnya.

Perluasan kerja sama AS–Filipina

Selain penempatan rudal, AS dan Filipina menyetujui perluasan latihan gabungan, mempercepat bantuan keamanan, serta meningkatkan investasi di lokasi-lokasi yang tercakup dalam Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Washington telah mengalokasikan dana tambahan US$144 juta pada tahun fiskal 2026 untuk infrastruktur terkait EDCA.

Dalam dialog itu, kedua pihak memaparkan rencana penguatan kolaborasi pertahanan siber dan penyelenggaraan pertemuan “2+2” ke-5 antara menteri luar negeri dan pertahanan yang dijadwalkan berlangsung tahun ini di AS.

Secara geografis, Filipina berada di titik vital pada “rantai kepulauan terdepan” yang membentang dari Jepang, melalui Taiwan, hingga Luzon utara. Akses militer AS ke titik-titik itu dinilai sangat strategis jika terjadi perang di Selat Taiwan, serta dalam menghadapi klaim Tiongkok—yang ditolak Mahkamah Arbitrase—atas lebih dari 80% Laut Tiongkok Selatan.

Pemerintah AS dan Filipina sama-sama menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan serta menolak penggunaan kekuatan yang mengancam integritas teritorial negara mana pun.

Apakah Anda menyukai artikel ini?

Policy Link