Oleh Zarak Khan | 2026-03-23

Indonesia telah merampungkan kesepakatan untuk membeli sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dari India. Langkah ini dipandang luas sebagai bagian dari upaya lebih besar oleh negara-negara Asia Tenggara untuk memperkuat pertahanan pesisir dan membangun daya tangkal yang kredibel terhadap sikap tegas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Tiongkok mengklaim lebih dari 80% wilayah Laut Tiongkok Selatan sebagai teritorinya, meskipun klaim tersebut ditolak oleh pengadilan internasional pada 2016.

Akuisisi ini, yang dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Rico Ricardo Sirait, menandai pergeseran strategis bagi Jakarta dalam upayanya mengamankan jalur-jalur maritim penting dan meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan di seluruh wilayah kepulauannya yang luas.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah perairan seluas kurang lebih 7,9 juta kilometer persegi.

Pengadaan rudal BrahMos merupakan bagian dari “upaya modernisasi” alutsista Indonesia, khususnya dalam pertahanan pesisir, serta “meningkatkan kemampuan daya tangkal dalam menjaga kedaulatan nasional,” kata Rico kepada Jakarta Globe pada 9 Maret.

Kesepakatan ini juga akan semakin memperkokoh kemitraan pertahanan strategis antara Jakarta dan New Delhi, tambahnya.

Rencana akuisisi Indonesia “mencerminkan keterlibatan tidak langsungnya dalam kompetisi strategis yang lebih luas antara negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan,” lapor Asia Times pada 11 Maret.

Laporan tersebut menyebut Beijing sebagai ancaman terbesar terhadap keamanan maritim Indonesia.

Cepat dan mematikan

Rudal BrahMos, hasil kerja sama antara India dan Rusia, secara luas dianggap sebagai salah satu rudal jelajah supersonik tercepat di dunia.

Dibandingkan dengan rudal jelajah supersonik lainnya, BrahMos memiliki kecepatan tiga kali lipat, jangkauan terbang 2,5 hingga 3 kali lebih jauh, waktu pencarian target tiga hingga empat kali lebih lama, serta energi kinetik sembilan kali lebih besar, menurut BrahMos Aerospace.

Rudal ini mampu mencapai kecepatan hingga Mach 2,8, atau hampir tiga kali kecepatan suara. Kecepatannya membuat rudal ini sulit dihindari maupun dicegat.

India tengah mempercepat pengembangan rudal BrahMos varian jarak jauh, dengan daya jangkau sekitar 800 kilometer—sebuah peningkatan dari varian 450 km yang ada saat ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem konvensional tersebut beroperasi penuh pada akhir 2027, demikian ungkap pejabat India kepada Times of India pada bulan Oktober lalu.

Rudal BrahMos dapat diluncurkan dari berbagai platform, baik darat, laut, maupun udara, lapor The Diplomat pada 10 Maret.

Diminati banyak negara

Sejumlah negara Asia Tenggara sangat "tertarik terhadap varian BrahMos anti-kapal berbasis darat dan kapal, yang dinilai efektif untuk menghadapi gangguan Tiongkok terhadap operasi angkatan laut mereka di Laut Tiongkok Selatan," tulis Atul Kumar, peneliti di Program Studi Strategis di Observer Research Foundation yang berbasis di New Delhi, dalam sebuah analisis tahun lalu.

Filipina menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang membeli sistem ini, setelah menandatangani kontrak senilai US$375 juta pada 2022. Pengiriman ke Manila dimulai pada April 2024, dengan gelombang kedua tiba setahun kemudian.

Korps Marinir Filipina berencana menempatkan baterai pertahanan pesisir BrahMos di Luzon utara, di mana Selat Luzon dan Kanal Bashi di sekitarnya dipandang sebagai jalur maritim strategis yang berpotensi dikendalikan Tiongkok untuk membuka akses ke Samudra Pasifik terbuka saat terjadi krisis.

Potensi kesepakatan dengan Vietnam dan Indonesia juga sedang dalam tahap diskusi, kata Kumar. Sementara itu, Malaysia dan Thailand tengah mengevaluasi sistem tersebut.

Ketegangan di Laut Natuna Utara

Para analis menilai pembelian BrahMos oleh Indonesia sebagai respons langsung terhadap ketegangan yang terus berlanjut di Laut Natuna Utara, di mana kapal penjaga pantai dan kapal nelayan Tiongkok memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada 2019 dan 2020 dengan mengklaim “hak penangkapan ikan tradisional” Beijing, menurut analisis 9DashLine pada 2 Maret.

Tiongkok juga mengalami perselisihan serupa dengan Filipina, Vietnam, dan Jepang, antara lain terkait hak penangkapan ikan dan kepemilikan pulau.

Insiden di Laut Natuna Utara tersebut memicu ketegangan dan mendorong Jakarta untuk mengerahkan kapal angkatan laut serta melayangkan protes melalui jalur diplomatik.

Tiongkok telah menempatkan Indonesia dalam sasaran “taktik zona abu-abu … menggabungkan aktivitas sipil, penegakan hukum maritim, dan diplomasi untuk secara bertahap memperluas pengaruh tanpa memicu konflik terbuka,” tulis 9DashLine.

Meski konfrontasi pada 2019 dan 2020 telah mereda, “intrusi penangkapan ikan Tiongkok yang didukung milisi maritim dan kapal penjaga pantai menjadi kurang terlihat, tetapi tidak pernah benar-benar berhenti,” tambah laporan tersebut.