Oleh Shirin Bhandari | 2025-07-03

Operator Permainan Lepas Pantai Filipina (POGO), yaitu berbagai perusahaan yang menjalankan layanan judi online dari Filipina untuk pasar luar negeri—terutama Tiongkok—telah menimbulkan kerusakan yang sangat parah bagi negara, meskipun pemerintah terus berupaya membasminya.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan pelarangan total terhadap POGO dalam pidato kenegaraannya yang ketiga pada Juli 2024.

Industri ini berkembang pesat sejak Presiden Rodrigo Duterte saat itu melonggarkan aturan perjudian pada tahun 2017.

Meskipun sektor ini menyumbang sekitar $2,85 miliar per tahun dan menciptakan banyak lapangan kerja, kerugian tahunannya diperkirakan mencapai $4,55 miliar. Menurut Departemen Keuangan Filipina, POGO membuka celah bagi korupsi, kejahatan terorganisir, dan ancaman terhadap keamanan nasional.

Perusahaan Hiburan dan Permainan Filipina (PAGCOR) sebenarnya hanya mengeluarkan sekitar 50 lisensi resmi POGO, namun penyelidikan Komisi Anti-Kejahatan Terorganisir Presiden (PAOCC) menemukan lebih dari 300 entitas yang beroperasi di seluruh Filipina pada 2024.

Beberapa POGO legal menawarkan sub-lisensi kepada perusahaan yang tidak terdaftar, banyak di antaranya melakukan kegiatan ilegal seperti penipuan siber, perdagangan manusia, penyiksaan, dan pencucian uang..

Sebelum pemerintah menyatakan semua POGO ilegal, sejumlah pusat operasi mereka berada sangat dekat dengan fasilitas militer dan kepolisian Filipina, menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka bisa digunakan sebagai "kuda Troya" untuk kegiatan mata-mata asing.

Sebagai contoh, lokasi POGO di Bamban hanya berjarak 13 km dari Pangkalan Udara Clark, sementara sebuah resor yang diubah menjadi pusat operasi di Cavite berada dekat Pangkalan Angkatan Laut Sangley Point.

Kejadian-kejadian ini merupakan bagian dari pola operasi perjudian yang lebih luas, yang muncul di dekat berbagai lokasi strategis.

Kekhawatiran makin memuncak pada Juni 2024, ketika penggerebekan di sebuah markas POGO di Porac, Pampanga, menemukan seragam dan lambang militer Tiongkok.

Bergeser ke luar negeri

Sejak larangan diberlakukan, PAOCC semakin gencar melakukan penggerebekan terhadap POGO.

Pada awal 2025, polisi menyelamatkan 34 warga negara Indonesia dari sebuah POGO di Pasay, tempat mereka dipaksa bekerja di bawah ancaman jeratan utang oleh pemiliknya.

Pada akhir Juni, pihak berwenang mendeportasi 100 warga negara Tiongkok yang tertangkap dalam razia terhadap POGO ilegal sejak tahun sebelumnya.

Setidaknya 80% dari sekitar 400 POGO telah menghentikan operasinya. Menurut Wakil Sekretaris PAOCC Gilbert Cruz pada bulan Februari, targetnya adalah menutup seluruh POGO sebelum akhir 2025.

“Hanya setelah kami benar-benar menutup operator yang masih ada, barulah kami dapat menyatakan Filipina bebas dari POGO," ujarnya, seperti yang dilaporkan oleh Chronicle.

Dengan meningkatnya penegakan hukum di Filipina, jaringan perjudian ilegal kini bergeser ke negara-negara seperti Kamboja, Timor-Leste, dan mungkin Thailand.

Menurut DOJ, Timor Leste telah dipasarkan sebagai “Malta-nya Asia,” yang menarik perusahaan-perusahaan dengan pengawasan yang longgar dan berambisi untuk menjadi pusat perjudian regional.

Upaya Thailand untuk melegalkan perjudian online memicu kekhawatiran bahwa negara itu bisa menjadi jalur baru pencucian uang.

Di tingkat regional, masalah kejahatan lintas negara dan penipuan daring juga dibahas dalam KTT ASEAN–Tiongkok ke-27 yang digelar di Laos pada Oktober 2024.

Namun, para analis menilai bahwa upaya bersama yang lebih solid masih sangat dibutuhkan.

“Jika negara-negara tidak bersatu untuk membentuk tanggapan bersama dan saling terhubung dalam tanggapan mereka, hampir tidak mungkin untuk mengatasi hal ini dan menjadi efektif dalam melawan mereka,” kata Benedikt Hofmann, wakil perwakilan regional Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan untuk Asia Tenggara dan Pasifik, mengatakan dalam sebuah film dokumenter Channel News Asia yang dirilis bulan Desember.

Meskipun belum ada tanggapan regional yang koheren, Hofmann menyatakan bahwa ASEAN dan kelompok-kelompok lain “bersatu untuk mendefinisikan tanggapan bersama.”